Bawaslu Batam Sebut Tak Dapat Pemberitahuan Kampanye Pemilu 2024 Misri Hadi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam mengaku tidak hadir dalam kampanye caleg DPRD Batam dari PPP, Masri Hadi di masjid Sekupang, lokasi yang diduga ia jadikan kampanye hingga bergulir di pengadilan.

Kampanye caleg DPRD Batam dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut diselenggarakan di Masjid, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepri pada 8 Desember 2023 lalu.

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itolaha Gaho yang dikonfirmasi mengungkap itu karena mereka tidak menerima pemberitahuan akan adanya kampanye tersebut.

Menurutnya, caleg yang hendak kampanye memberitahunan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye sehari sebelum acara.

"Iya. kami tidak ada di sana karenatidak ada Surat Pemberitahuan Kampanyenya," ujar Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itolaha Gaho saat dikonfirmasi Tribunbatam.id, Sabtu (27/1/2024).

Ketua Bawaslu Batam mengungkap jika mereka baru mendapat STTP pada tanggal 9 Desember 2023 atau sehari setelah pelaksanaan kampanye.

Itupun tak didapat dari peserta kampanye atau LO-nya.

"Kami terima tanggal 9 itu dari teman-teman kepolisian," ungkapnya.

Bawaslu Batam langsung menelusuri setelah Bawaslu Batam menerima surat tanggal 9 Desember 2023, terlebih kampanye berlokasi di masjid.

Ia menegaskan saat peserta politik ingin berkampanye, mereka harus memberitahukan kepada Bawaslu dan KPU.

"Kalau disampaikan kami tak ada, betul tak ada. Disampaikannya di tanggal 9," kata Antonius.

Ia menambahkan sejauh ini kasusnya belum inkrah. Sehingga belum bisa ditetapkan apakah didiskualifikasi dari peserta pemilu.

"Kalau tak salah Senin keputusannya," katanya.

Baca juga: Bawaslu Batam Telusuri Dugaan Money Politik Ria Saptarika di Belakangpadang

Caleg DPRD Kota Batam dapil VI Sekupang-Belakang Padang dari PPP, Misri Hadi terancam didiskualifikasi pada Pemilu 2024 apabila terbukti melanggar aturan kampanye di tempat ibadah.

Sesuai aturan yang berlaku, tujuh hari setelah berkas di pengadilan sudah harus diputus.

Jika benar terbukti bersalah dan melanggar aturan maka suara pemilihnya akan masuk partai.

"Hasil putusan pengadilan ini nantinya juga akan kita plenokan dan sekaligus sampaikan ke KPU Batam," ujar Antonius, Sabtu (27/1/2024).

Sejauh ini baru ada dua laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu Batam.

Dugaan pelanggaran MH yang saat ini sudah di Pengadilan Negeri Batam dan kasus money politic calon DPD Batam.

Terpisah, Komisioner Kordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kepri, Febri Adinanta mengatakan, kasus dugaan pelanggaran kampanye di rumah ibadah ini menunggu putusan inkrah di pengadilan.

Baca juga: Bawaslu Batam Pantau Kaesang Pangarep ke Batam Meski PSI Kepri Sudah Dapat Izin

"Ya, jika diputus pidana dapat berpotensi calon tersebut di diskualifikasi sebagai peserta pemilu, " ujar Febri.

Sidang Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024

Sidang dugaan pelanggaran kampanye yang menjerat caleg DPRD Batam dari PPP, Misri Hadi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Dalam sidang Jumat (26/1/2024), jaksa menuntut caleg DPRD Batam itu enam bulan penjara.

Politisi Parta Persatuan Pembangunan (PPP) itu diduga kampanye di rumah ibadah

Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa terdakwa Misri Hadi melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf H undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misri Hadi dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp24 juta,” kata JPU.

Baca juga: Bawaslu Batam Awasi Medsos Parpol di Masa Kampanye Pemilu 2024, Ini Atensinya

Sementara kuasa hukum Misri Hadi, Richard Rando menceritakan bahwa kejadian ini berawal pada 8 Desember 2023 lalu di Perumahan Benih Raya, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Ia menjelaskan bahwa saat itu kliennya melakukan kampanye di kawasan perumahan tersebut dengan didampingi pihak kepolisian setempat.

Namun, kegiatan kampanye tahapan Pemilu 2024 tersebut tidak dihadiri Bawaslu Batam.

“Saat itu kondisi tidak memungkinkan dan pengelola mesjid meminta agar klien kami melanjutkan kegiatannya di area mesjid Dharul Aman. Klien kami sudah menanyakan ke pihak kepolisian dan tidak ada sanggahan dari pihak kepolisian. Maka atas dasar faktor cuaca, kegiatan dilaksanakan di area mesjid tersebut,” ujar Richard, Sabtu (27/1/2024).

Ia juga menyayangkan tidak hadirnya Bawaslu Batam ke lokasi tersebut.

Hal itu karena Bawaslu berhak membubarkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan di tempat ibadah jika hadir saat itu.

“Mungkin kalau meminta bebas juga orang pasti menilai berlebihan, tidak juga. Karena walau bagaimanapun melakukan kampanye ditempat ibadah tetap salah. Tapi kalau Panwaslu berada di tempat, harusnya perkara ini tidak dinaikkan, tinggal dibubarkan aja acara ini. Jadi penanganan kampanye dalam Perbawaslu seperti itu. Karena mereka bukan cuma melakukan penindakan tetapi juga melakukan upaya-upaya preventif,” ujarnya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News