Banjir di Natuna Jadi Sorotan DPRD, Ketua Komisi III Minta Dinas PU Tidak Duduk Saja

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Persoalan banjir di wilayah Ranai, Kecamatan Bunguran Timur masih menjadi sorotan DPRD Natuna.

Pasalnya, masalah ini sudah diderita warga ibukota Kabupaten Natuna sejak bertahun-tahun lamanya. Namun persoalan ini tak kunjung selesai. 

Setiap hujan dengan intensitas lebat yang berlangsung beberapa jam, maka sejumlah titik di wilayah Kecamatan Bunguran Timur akan tergenang air.

Melihat hal itu, Ketua Komisi III DPRD Natuna, Erwan Haryadi pun angkat bicara.

Dirinya menjelaskan bahwa, pihak sudah sering menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah daerah melalui Pandangan Akhir (PA) fraksi PPDN.

"Setiap paripurna, pandangan akhir fraksi PPDN selalu menyampaikan agar pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai dan drainase," kata Erwan saat dikonfirmasi, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Korban Banjir Natuna Dapat Bantuan Rp 100 Juta dari BRK Syariah

Baca juga: Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith Naik Sampan Cek Warga Korban Banjir Desa Malang Rapat

Menurutnya, normalisasi sungai dan drainase itu bertujuan untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan air di ibukota Kabupaten Natuna, Ranai.

"Sudah sering kami sampaikan, namun belum ada realisasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR," ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya meminta agar Dinas PUPR dapat mengambil tindakan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang menjadi faktor terjadinya banjir di Natuna.

"Dinas PU jangan duduk saja. Ini ada di depan mata kita, seharusnya hal ini harus menjadi prioritas pembangunan agar persoalan banjir teratasi," imbuhnya Erwan.

Sementara itu, Camat Bunguran Timur, Hamid Hasnan turut membenarkan persoalan banjir masih dialami warga Ranai, Kecamatan Bunguran Timur.

"Masalah banjir juga sudah kita masukkan ke dalam usulan Musrenbang kecamatan 2024 kemarin," kata Camat Hamid.

Ia menjelaskan, titik yang masih menjadi langganan genangan air atau banjir saat hujan lebat di antaranya Jalan Air Lakon, Gang Paoh, Sihotang, Air Kolek, dan Air Lebay.

Meskipun usulan tersebut sudah tercantum dalam Musrenbang kecamatan Bunguran Timur, namun itu belum menjadi akhir atau penentu untuk pelaksanaan nya.

"Itu ditentukan dari hasil Musrenbang kabupaten Natuna, tapi yang jelas usulan persoalan banjir ini akan kami bawa ke Musrenbang kabupaten," tegas Hamid. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca berita lainnya di Google News