Bangun Model Penyelenggaraan Pariwisata Baru, Ini Metode yang Digunakan Dispar Kepri

Dia mengatakan dalam Perpres tersebut Presiden menetapkan tema wisata di empat kabupaten/kota di Kepri yaitu Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun.

Guntur merinci, untuk Batam tema wisatanya adalah belanja, pantai, resort, event, MICE, jasa kesehatan, dan heritage yang dalam hal ini di kawasan Camp Vietnam Pulau Galang.

Kabupaten Bintan, tema wisatanya adalah ekowisata, pantai, resort, wisata olahraga, event dan MICE.

Kemudian Kota Tanjungpinang tema wisatanya meliputi wisata heritage (Melayu dan Tiongkok), wisata budaya, wisata kuliner dan event.

Kabupaten Karimun, tema wisatanya menyasar wisata pantai dan heritage.

Ia meminta pemerintah daerah dapat menyelaraskan rencana pembangunan pariwisata di daerah masing-masing dengan Perpres Nomor 1/2024, supaya tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih terkait arah kebijakan pengembangan pariwisata di lingkup wilayah BBK

Terbitnya Perpres ini diharapkan dapat membuat kegiatan pariwisata di Kepri semakin terukur dan terarah. 

Tujuan akhirnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Empat wilayah di Kepri ini memang telah lama dikenal sebagai pintu masuk utama kunjungan wisman ke Kepri.

Di tahun 2023, kunjungan wisman melalui empat pintu itu mencapai 1,5 juta orang, melebihi target yang hanya 1,2 juta saja.

Tahun ini target wisman yang lewat pintu utama itu ditingkatkan.

Pelaku Usaha Pariwisata Bintan, Yudi mengatakan dalam usaha Pariwisata harus melibatkan pentahelix dan tidak bisa berdiri sendiri.

"Konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif atau sapta pesona juga sangat di butuhkan saat ini," kata Yudi.

Menurutnya Pemerintah bijak dalam mengambil keputusan soal ini. Termasuk kebersihan di Bintan.

Karena sampai hari ini, kata dia, pentahelixnya belum mengingat dan masih berjalan sendiri-sendiri.

"Saya berharap acara Ngopi ini tidak sebatas formalitas saja. Tapi outputnya harus ada," ucapnya. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng).

Baca berita lainnya di Google News