Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith Ungkap Strategi Pemkab Bintan Hapus Kemiskinan Ekstrem

Laporan wartawan Tribun Batam.id, Ronnye Lodo Laleng.

TRIBUNBATAM.id, BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepri berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Keseriusan itu ditunjukkan dalam sejumlah upaya koordinasi dengan semua pihak di lingkungan Pemkab Bintan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah rutin melakukan rapat validasi Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PK22).

Hal itu dilakukan dalam rangka Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

P3KE dinilai manjur dan wajib dilakukan, lantaran sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Angka Stunting Bintan 2023 Turun, Wakil Bupati Ahdi Muqsith Sebut Butuh Kolaborasi

Sebagai langkah awal, Pemkab Bintan lakukan sosialisasi tata cara verifikasi dan validasi data P3KE 2023 melalui rapat bersama Camat, Kades dan Lurah se-Kabupaten Bintan, di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (19/2/2024).

Data P3KE merupakan data awal untuk mengatasi kemiskinan dan stunting yang sekarang menjadi fokus utama di Kabupaten Bintan. 

"Kita harus lakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran supaya dapat data akhir setiap tahunnya," sebut Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith.

Pria yang akrab disapa Osit itu, mengaku rencana verifikasi dan validasi data P3KE dimulai pada tahun 2024 ini.

"Kami akan dapatkan hasil data yang valid dan mutakhir pada tahun ini," ucap Osit.

Baca juga: Wabup Bintan Ahdi Muqsith, Dandim 0315/TPI dan FKPD Tanam 2.000 Bibit Mangrove

Baginya, verifikasi dan validasi data ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Disampaikan juga bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran perkapita tetapi pendekatan menyeluruh dalam melihat kemiskinan dari sisi ekonomi sosial budaya.

Dengan begitu intervensi yang berbasis karakteristik dapat menyelesaikan masalah tepat sasaran. 

"Penjelasan teknis terkait dengan verifikasi dan validasi akan dilakukan di masing-masing Kelurahan/Desa," lanjutnya.