KEPRI TERKINI
DPRD Kepri Dorong Pusat Beri Izin Daerah Manfaatkan Stockpile Bijih Bauksit
Komisi II DPRD Kepri dorong pemerintah pusat beri izin daerah manfaatkan stockpile bijih bauksit untuk datangkan PAD bahkan pendapatan negara
Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mendorong Pemerintah Pusat memanfatkan sisa stockpile (tempat penimbunan sementara) bijih bauksit yang terbengkalai dari 2013 lalu di wilayah Provinsi Kepri.
Jika Sumber Daya Alam (SDA) yang sudah ada itu digunakan, diyakini bisa memberikan tambahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri. Bahkan, bisa memberikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Pemerintah Pusat.
"Jadi jika dimanfaatkan stockpile bijih bauksit di Kepri, bisa menguntungkan banyak pihak, khususnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, perusahaan, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar," kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, Rabu (24/4/2024).
Ia melanjutkan, saat ini ada empat kabupaten/kota di Kepri yang memiliki stockpile bijih bauksit. Yakni di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga dan Kota Tanjungpinang.
Baca juga: Anak Petani Ubah Lahan Bekas Tambang Bauksit di Dompak Tanjungpinang Tumbuh Padi
Adapun estimasi stockpile bijih bauksit di Kepri seperti di Tanjungpinang ada sekitar 2.000.000 MT, Karimun 1.081.000 MT, Bintan ada 2.198.000 MT, dan Lingga berkisar 3.126.000 MT.
"Nah total lebih kurang 8 juta MT, dan data ini belum final. Masih banyak lagi dari perusahaan tambang yang belum lapor. Jika semua melapor kurang lebih bisa mencapai 11 juta MT di Provinsi Kepri," katanya.
Semestinya Pemerintah Pusat bisa memanfaatkan ini dengan mengizinkan Pemerintah Provinsi Kepri bekerja sama melalui BUMD Provinsi Kepri untuk mengeluarkannya.
Apalagi saat ini Provinsi Kepri sendiri kekurangan sumber pendapatan termasuk Pemerintah Pusat.
"Maka dengan dieksekusinya stockpile bijih bauksit, dan diberikan ke PT Smelter yang ada di PT BAI, bisa memberikan manfaat kepada Pemprov Kepri, dan Pemerintah Pusat. Apalagi saat ini PT BAI sendiri sedang kekurangan suplai bahan baku bauksit ke PT Smelter di sana," terangnya.
Wahyu menyebutkan, stockpile bijih bauksit ini bukan galian baru atau menambang lagi. Ini menggunakan stockpile bauksit yang menggunung untuk segera dieksekusi oleh pemerintah.
Baca juga: Ketua DPRD Kepri Enggan Sahkan BUMD Migas Kepri, Minta yang Lama Dioptimalkan
"Soalnya apabila dimanfaatkan, kalau satu ton dapat margine bersih dengan pemerintah pusat sekitar 5 dollar, sudah berapa triliun yang dihasilkan? Maka hal ini harus didorong," ungkapnya.
Menurut Wahyu, jika nanti selesai dieksekusi stockpile bijih bauksit, sejumlah lahan itu juga bisa dipakai untuk penghijauan.
Salah satunya bisa digunakan untuk bercocok tanam. Apalagi di Provinsi Kepri ini ketahanan pangannya kurang, sehingga lahan-lahan itu bisa digunakan untuk menanam kebutuhan pokok, seperti jagung, sayuran, cabai dan lainnya yang saat ini fluktuatif menyumbangkan inflasi.
"Kemudian yang punya lahan juga terbantu, dan secara tidak langsung petani juga terbantu dalam hal ini," ungkapnya.
Wahyu berharap kepada Pemerintah Pusat agar stockpile bijih bauksit ini segera diberikan mandat kepada Pemerintah Provinsi Kepri, dengan menunjuk BUMD untuk menjalankan dengan para pemilik lahan.
DPRD Kepri
Komisi II DPRD Kepri
Wahyu Wahyudin
stockpile bijih bauksit
Pemprov Kepri
Pemerintah Pusat
Kepri
Pariwisata Kepri di Mata Legislatif Baik, Tinggal Turunkan Harga Tiket untuk Wisatawan Mancanegara |
![]() |
---|
Polda Kepri Tambah Dapur MBG Jadi 12, Kapolda Ingatkan Tak Ada Penyimpangan |
![]() |
---|
Pemprov dan DPRD Kepri Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2025, Ada Kenaikan Belanja Daerah |
![]() |
---|
Wagub Nyanyang Apresiasi Perkumpulan Banjarnahor Jaga Batam Tetap Hijau |
![]() |
---|
Gubernur Ansar Ahmad Pastikan Visi Misi untuk Kepentingan Masyarakat Kepri Sudah Berjalan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.