Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat Sosialisasikan Intervensi Serentak

Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat Sosialisasikan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Regional I Sumatera

TRIBUNBATAM.id, Batam - Kota Batam menjadi lokasi pertama dari regional I Sumatera yang menjadi tempat penyelenggaraan Temu Regional Konsolidasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Tahun 2024.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat hadir di Batam untuk memberikan sosialisasi kepada para anggota Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di seluruh wilayah Regional I tersebut.

Acara diselenggarakan secara luring dan daring, bertempat di Nagoya Hill Hotel Batam, pada Senin (6/5/2024).

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sekaligus Ketua Sekretariat PPS Pusat, Tavip Agus Rayanto, menjelaskan, sosialisasi ini dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tiap daerah di Indonesia dalam pelaksanaan intervensi serentak berkaitan dengan pencegahan stunting.

Seperti diketahui, sebelumnya penurunan prevalensi stunting nasional pada tahun 2023 lalu hanya sebesar 0,1 persen dari 21,6 persen menjadi 21,5 persen.

Baca juga: BKKBN Kepri Gelar Forum Koordinasi Daerah, Bahas Rumusan Penurunan Stunting di Kepri

Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan, sebesar 14 persen di tahun 2024, sehingga pemerintah melakukan strategi untuk mencapai target yang diharapkan dengan melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting yang akan diselenggarakan mulai bulan Juni 2024, di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk melakukan intervensi yang tepat pada setiap sasaran termasuk pengukuran dan penimbangan dengan catatan cakupan sasaran yang datang ke posyandu mencapai 100 persen.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus memastikan alat dan petugas yang melakukan pengukuran sudah terstandarisasi.

Para petugas di Posyandu juga diharapkan bisa menarik lebih banyak masyarakat untuk melakukan pengukuran. Intensitas pengukuran juga ditambah, dari yang hanya dua bulan setahun, menjadi setiap bulan.

Sosialisasi ini akan dilaksanakan di tiga wilayah Regional, dengan lokasi-lokasi, yaitu di Batam, Surabaya, dan Makasar.

Baca juga: Pemda Natuna Gelar FGD Review Kinerja Tahunan Aksi Penurunan Stunting Tahun 2023

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Bidang Advokasi dan Kepemimpinan TPPS Pusat, turut hadir dalam konsolidasi tersebut.

Ia menyampaikan, penambahan intensitas pengukuran menjadi salah satu langkah intervensi yang dilakukan secara serentak dengan langkah lainnya yang tertuang dalam 10 Pasti yang akan segera dikeluarkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam waktu dekat ini, yaitu :

1. Memastikan dilakukan pendataan seluruh sasaran calon pengantin (catin), Ibu Hamil (Bumil), dan Anak Balita yang ada.

2. Memastikan seluruh sasaran (Catin, Bumil, dan Balita datang ke Posyandu).

3. Memastikan alat antropometri terstandar tersedia di Posyandu.

4. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran.

5. Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan antropometri terstandar.

6. Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi

7. Memastikan seluruh catin, bumil, dan balita mendapatkan edukasi

8. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran ke E-PPGBM

9. Memastikan dilakukan monev terhadap intervensi serentak

10. Memastikan ketersediaan pembiayaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke faskes.

"Semuanya harus disiapkan dan kita harus gerak cepat. bulan Mei ini masih dimungkinkan adanya perubahan anggaran, supaya tiap bulan bisa benar-benar dilaksanakan langkah intervensi secara serentak," ujar Yoga.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen secara nasional. Namun, menurut Yoga, apabila memandang secara realistis dalam waktu beberapa bulan mendatang, targetnya bisa dikurangi menjadi 17 persen secara nasional, dengan mengandalkan langkah-langkah intervensi serentak ini, ungkap Yoga.

Baca berita lainnya di Google News