Ansar Akan Temui Menteri KKP Bahas Masalah Zona Tangkap Nelayan di Natuna Kepri

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Zona tangkap ikan masih kerap menjadi persoalan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya perairan Natuna.

Pasalnya, kapal ikan dengan ukuran tonase tertentu sering melanggar zona tangkapnya. Seperti diketahui, aturan zona tangkap ikan telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Beberapa waktu lalu, satu unit kapal ikan diamankan warga Midai di Natuna karena diduga melanggar zona tangkap.

KM Bintang Jaya Indah asal Kabupaten Karimun dengan ukuran 50 grostonnage (GT) lebih itu merupakan kapal penangkap cumi. Kapal tersebut diamankan nelayan Midai, akibat beroperasi di bawah 5 mil dari pantai.

Baca juga: Tangkap Ikan Pakai Jaring Pukat, Lima Nelayan Tanjungpinang Ditangkap Nelayan Batam

Pasalnya, dalam aturan zona atau wilayah tangkap, kapal penangkap ikan dengan ukuran 50 GT hanya dapat beroperasi di atas 12 mil dari bibir pantai.

Kejadian penangkapan oleh nelayan terjadi pada Sabtu, 27 April lalu.

Meskipun alat tangkap yang digunakan KM Bintang Jaya Indah adalah alat tangkap yang legal, namun dampak operasi kapal itu dinilai mengganggu nelayan tradisional sekitar.

Menyikapi hal ini, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menjelaskan, pihaknya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri telah mendudukkan persoalan tersebut.

"Kemarin sudah kita dudukkan, nanti pengaturannya kalau memang ada yang harus diberikan diskresi kita nanti akan ketemu dengan Menteri KKP," ucap Ansar usai menutup Kejuaraan Bola Voli Piala Gubernur Kepri 2024 di Pantai Piwang, Ranai, Natuna, Selasa (7/5/2024) malam.

Menurutnya, urgensi pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sangat penting. Karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, termasuk wilayah tangkap ikan yang kerap menjadi persoalan di Natuna.

Baca juga: Laut Natuna Utara Kepri Rawan, KKP RI Tangkap 2 Kapal Vietnam Curi Hasil Laut

"Masih banyak yang harus kita minta ke KKP, supaya nelayan aktivitasnya mudah, dan mengatur juga zona tangkap mereka. Dan itu musti kita diskusikan dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai persoalan di atas.

"Insyaallah nanti saya akan tanya Dinas DKP kita, karena mereka sudah membahas rapat bersama di Midai kemarin," tuturnya. (Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News