Pemkab dan DPRD Natuna Mulai Bahas APBD 2026, Perkuat Infrastruktur Dasar dan Kemandirian Fiskal

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Natuna terhadap RAPBD, Senin (27/10/2025).

Ketua DPRD Natuna, Rusdi didampingi Wakil Ketua II Wan Aris Munandar serta dihadiri Wakil Bupati Natuna, Jarmin hadir dalam rapat paripurna itu, termasuk perwakilan Forkopimda serta pimpinan OPD.

Saat membuka, Rusdi mengatakan, bahwa pembahasan APBD 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah.

“Rapat paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah,” ujarnya.

Pidato pengantar Bupati Natuna disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Jarmin Sidik.

Ia menjelaskan, RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, serta selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Natuna berada di wilayah strategis perbatasan utara NKRI. Karena itu, APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi maritim,” ungkapnya. 

Jarmin menyebut, estimasi pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,048 triliun.

Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp123,39 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp912,72 miliar, serta SILPA sekitar Rp5 miliar.

Belanja daerah pun direncanakan sebesar Rp1,048 triliun, dengan prioritas utama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi minimal 20 persen dari total belanja daerah. Kami juga memperluas akses kesehatan dan membiayai iuran BPJS bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab juga berupaya mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi aset dan peningkatan PAD, menyusul adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) di tahun depan.

“Meskipun transfer dari pusat menurun, pelayanan dasar kepada masyarakat tidak boleh terganggu dan tetap dijaga.Kami ingin pembangunan prioritas tetap berjalan,” tambah Jarmin.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Perda APBD 2026 dari Pemerintah Daerah kepada DPRD Natuna untuk dibahas lebih lanjut.

Rusdi menegaskan, pembahasan RAPBD akan dilakukan secara matang antara Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif agar dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kita berharap, RAPBD 2026 ini benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung kemajuan Natuna,” pungkasnya. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)