Seluruh Fraksi DPRD Natuna Sepakati Ranperda Perubahan APBD 2024 Jadi Perda

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Seluruh fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan APBD tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan sejumlah fraksi itu mereka sampaikan saat Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Senin (19/8/2024).

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar dan didampingi Wakil Ketua I, Daeng Ganda.

Dalam kegiatan itu juga turut hadir Bupati Natuna, Wan Siswandi, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, dan para Anggota DPRD Natuna, Kepala OPD, dan Forkopimda Natuna.

Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar mengijinkan satu persatu fraksi untuk menyampaikan pandangannya masing-masing.

Di sana sejumlah fraksi juga menyampaikan saran, dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Salah satunya dari fraksi Partai Golkar, Azi dalam rapat paripurna itu menyampaikan, masukan  bahwa Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan, memiliki sejumlah sektor yang sangat menjanjikan, terutama pariwisata dan perikanan.

Menurutnya, sektor-sektor ini harus menjadi prioritas bagi Pemda Natuna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Maka dari itu kita dari Fraksi Golkar meminta agar Pemda Natuna dapat melakukan upaya inovatif sehingga dapat meningkatkan PAD dari sektor potensial seperti perikanan dan pariwisata,” ucapnya.

Selain mendorong peningkatan PAD, Fraksi Golkar juga mengingatkan Pemda Natuna untuk menggunakan APBD secara efektif, dan efisien dalam sisa waktu sekitar empat bulan tahun anggaran 2024.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan pemerataan anggaran agar seluruh kecamatan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Baca juga: 20 Anggota DPRD Natuna Terpilih Akan Dilantik 2 September 2024

Selanjutnya, meminta agar penggunaan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemda untuk dilakukan pengawasan yang ketat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna juga diminta untuk membuat laporan penggunaan anggaran secara transparan guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan.

"Kami juga berharap kepada Pemda agar  memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan anggaran, terutama dalam proyek-proyek strategis. Dalam pelaksanaan lelang proyek pihaknya juga meminta untuk lebih awal, pada awal tahun anggaran, untuk menghindari keterlambatan akibat perubahan musim dan cuaca," terangnya.

Sementara itu, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan APBD tahun 2024, pihaknya dari Fraksi Golkar dapat menyetujui Ranperda perubahan APBD tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.