Semua Fraksi di DPRD Batam Setuju Ranperda APBD 2025 Dilanjutkan Pembahasan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 mendapat lampu hijau dari semua fraksi di DPRD Batam untuk dilanjutkan pembahasannya. 

Persetujuan dicapai dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, beserta Forkopimda, Kamis (22/8/2024).

Setiap fraksi di DPRD, mulai dari PDI Perjuangan hingga Demokrat-PSI, telah menyampaikan pandangannya dan pada prinsipnya menyetujui kelanjutan pembahasan Ranperda APBD.

"Pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat-PSI setuju untuk dilanjutkan," ujar Tan A Tie, mewakili fraksinya. 

Baca juga: Jelang Akhir Jabatan, DPRD Batam Sahkan Ranperda Pemakaman, Alokasi Bertambah

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, menegaskan seluruh fraksi telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. 

"Alhamdulillah seluruh fraksi tak ada yang mengatakan tidak," ujarnya di tengah paripurna.

Dukungan penuh juga diberikan oleh Pemerintah Kota Batam terhadap kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang dicapai pada 14 Agustus 2024. 

Sekretaris Daerah Batam, Jefridin Hamid menyatakan kesepakatan menjadi fondasi dalam penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025.

APBD Kota Batam tahun 2025 menargetkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan sebesar Rp4,13 triliun, meningkat dari target tahun sebelumnya. 

Dari total target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mencapai Rp2,13 triliun, dengan rencana anggaran belanja operasi sebesar Rp3,32 triliun.

Penyusunan APBD ini berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pedoman utama.

Baca juga: Paripurna DPRD Batam, Amsakar Achmad Singgung BUMD yang Belum Mampu Berikan Deviden

Alokasi anggaran mencakup berbagai sektor prioritas. Sektor pendidikan mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi minimal 20 persen, termasuk pengadaan seragam dan transportasi bagi siswa sekolah negeri. Sektor kesehatan juga menjadi fokus, dengan program-program seperti penanganan stunting, Jamkesda, dan Universal Health Coverage (UHC).

Pembangunan infrastruktur tak luput dari perhatian, dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta penanganan banjir melalui pembangunan sistem drainase. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pelatihan pencari kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan promosi pariwisata.

"Dengan kebijakan ini, Pemko Batam berkomitmen untuk mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," ujar Jefridin.

APBD 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan Batam, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (AMINUDDIN/TRIBUNBATAM.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News