Bawaslu Natuna Pantau Gerak Gerik Kades Jaga Netralitas di Pilkada 2024

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bakal mengawasi gerak-gerik kepala desa (kades) untuk tetap netral saat Pilkada 2024.

Komitmen itu disampaikan Bawaslu Natuna saat sosialisasi peraturan tentang netralitas bagi kepala desa.

Sosialisasi itu dalam rangka mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Natuna 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Siswandi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari di Rumah Makan Sisi Basisir, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (3/10/2024).

Ia menuturkan, bahwa tujuan dari sosialisasi yang digelar utnuk memberikan pemahaman dan wawasan peserta sosialisasi terkait netralitas kepala desa selama Pilkada berlangsung.

"Semoga apa yang didiskusikan hari ini dapat dibagikan oleh kepala desa kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Pilkada Natuna 2024 - Disdukcapil Data 3.010 Pemilih Pemula Hingga 27 November 2024

Perbedaan pilihan dalam demokrasi itu biasa, untuk di Natuna terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati.

Siswandi meminta, perbedaan pilihan jangan sampai menyebabkan perpecahan, melainkan untuk memperkuat persaudaraan.

Menurutnya, kesuksesan Pilkada datang dari seluruh elemen, baik penyelenggara Pilkada, TNI, Polri, pemerintah, organisasi masyarakat dan lainnya.

"Mari berkolaborasi, perbedaan harus dijadikan warna dalam menyukseskan Pilkada," lugasnya.

Senada dengan itu, pelaksana ASN Bawaslu Kabupaten Natuna, Hanapi mengatakan, tujuan kegiatan adalah untuk membangun pemahaman yang sama tentang netralitas kepala desa.

Baca juga: Hari Pertama Kampanye Pilkada Natuna 2024, Kapolres dan Dandim Datangi Posko 2 Paslon

"Kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi awal terkait pelanggaran netralitas kepala desa," katanya.

Peserta pada kegiatan ini merupakan kepala desa yang berada di Pulau Bunguran besar dan Kader Pengawas Partisipatif (KPP).

"Untuk narasumbernya dari KPU, Bawaslu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," tutupnya. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News