Harapan PPPK Tanjungpinang Menunggu Uang TPP Pupus, Sekda Pastikan Tidak Ada Pembayaran

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Mencuatnya pemberitaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Pemko Tanjungpinang Akhirnya dijelasakan oleh Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat.

Mereka dipastikan tidak akan mendapat uang TPP yang mereka tunggu ini karena memang tidak dianggarkan. 

Diketahui, para PPPK ini menunggu pencairan uang TPP semenjak tiga bulan lalu. Namun pil pahit tersebut terpaksa mereka telan setelah ada statmant langsung dari sekda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat mengatakan, TPP untuk PPPK tersebut belum dapat dibayarkan karena tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2024.

"Alasan tidak dianggarkannya TPP P3K di APBD murni 2024, dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah," terangnya.

Disinggung apakah TP P3K di bulan Juli, Agustus dan September 2024 tidak dibayarkan, Menurutnya untuk TPP tidak bisa dibayarkan mundur. 

"Soalnya tidak seperti gaji karna TPP sesuai kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.

Sementara untuk TPP P3K yang diangarakan di APBD P 2024 dibayarkan untuk bulan Oktober dibayar November, dan bulan November dibayar Desember 2024 nanti.

Baca juga: Ini Kata DPRD Tanjungpinang Soal Nasib PPPK Belum Cair TPPnya: Diupayakan dari APBD P

PPPK Pemko Tanjungpinang Mengeluh

Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang keluhkan perihal  tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan.

Keluhan itu diutarakan oleh sejumlah PPPK yang dilantik pada bulan Juni 2024 lalu. Mereka mengaku, tidak mendapatkan TPP hampir tiga bulan.

"Sejak dilantik hingga saat ini kami tidak ada menerima TPP, padahal kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada," kata pria yang tidak ingin namanya dipublish," katanya.

Lanjutnya, dengan tidak diberikannya TPP itu dari Pemko Tanjungpinang mereka sangat menyayangkan.

Padahal kawan-kawan P3K di Kabupaten Bintan itu lancar, dan sudah dibayarkan.

"Tapi kenapa di Kota Tanjungpinang tidak ada kejelasan hingga saat ini," terangnya.