Ini Kata DPRD Tanjungpinang Soal Nasib PPPK Belum Cair TPPnya: Diupayakan dari APBD P

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepri yang dilantik Juni 2024, keluhkan perihal tidak dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Tanjungpinang untuk memikirkan nasib PPPK, karena sudah tiga bulan tidak menerima TPP.

"Nanti saya akan koordinasikan saja dengan Sekda dan Pj Wali Kota Tanjungpinang terhadap nasib PPPK," ujarnya, baru-baru ini.

Ia melanjutkan, salah satu upayanya, jika masih memungkinkan akan didorong dari APBD Perubahan 2024 untuk membayarkan TPP.

Baca juga: Sejumlah PPPK Dilingkungan Pemko Tanjungpinang Keluhkan Tidak Dibayarkanya TPP Selama Tiga Bulan

Jika dana itu ada, nanti akan diformulasikan darimana bisanya. 

"Meskipun saya lihat waktunya tipis sekali, tapi kita akan usahakan dan perjuangkan. Tapi ke depan untuk TPP akan kita anggarkan untuk tahun 2025," ujarnya.

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal mengaku tidak mengetahui pasti, dianggarkan atau tidaknya untuk pembayaran TPP PPPK Tanjungpinang di APBD murni 2024.

Namun, menurutnya pegawai termasuk PPPK menjadi perhatian serta atensi pimpinan daerah. Ini semua tergantung ketersediaan anggaran, dan kemampuan keuangan daerah.

"Kalau tersedia anggarannya tidak jadi masalah. Kalau tidak tersedia, kembali kepada regulasi dan kebijakan yang ada," ungkapnya.

Andri menambahkan, dirinya tidak bisa menyampaikan secara detail ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah untuk membayar TPP PPPK Tanjungpinang.

"Kalau detailnya nanti bisa ditanyakan kepada Sekda. Soalnya penyusunan anggaran pada beliau," tutupnya.

Bingung Bertanya dengan Siapa

Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang keluhkan perihal tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama tiga bulan.

Keluhan itu diutarakan oleh sejumlah PPPK yang dilantik pada bulan Juni 2024 lalu. Mereka mengaku, tidak mendapatkan TPP hampir tiga bulan.

"Sejak dilantik hingga saat ini kami tidak ada menerima TPP, padahal kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada," kata pria yang tidak ingin namanya dipublish," katanya.

Lanjutnya, dengan tidak diberikannya TPP itu dari Pemko Tanjungpinang mereka sangat menyayangkan.

Baca juga: Pemkab Anambas Bakal Tiadakan TPP PPPK 2024, Dampak Defisit Keuangan Daerah