Gebrakan Prabowo, Usai Rapat Dengan Penegak Hukum, Polisi Bongkar Mafia Judol di Kementerian Komdigi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tidak mau berlama-lama, setelah dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto tegas akan mememberantas Judi Online (Judol) di Indonesia.

Melalaui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tegas untuk memberantas judi online.

Bahkan, pemberantasan judi online di kalangan masyarakat ini menjadi salah satu prioritas Prabowo di pemerintahan saat ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kapolri utnuk serius melakukan pemberantasan judi online tersebut.

Gerbrakan Presiden Prabowo Subianto ini kemudian disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Terbukti, Polisi gerak cepat dan saat ini membongkar mafia di kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memberikan fasilitas untuk Judi Online.

Baca juga: Paras Kyran Djiwandono, Cucu Prabowo Subianto Mencuri Perhatian Saat Hadiri Pelantikan Presiden 2024

Setidaknya ada 11 orang yang ditangkap di Komdigi yang terlibat langsung dalam kasus Judol.

Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024).

"11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa diantaranya Komdigi ada juga beberapa staf ahli komdigi," katanya kepada wartawan Jumat (1/11/2024).

Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia Jawa Barat. 

Baca juga: PDI Perjuangan Sebut Prabowo Yes Gibran No, Gugat Pencalonan Gibran Sebagai Wakil Presiden

Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

"Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," ucap dia.

"Masih ada yang DPO segala macem," ujar Kabid Humas.

Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan penangkapan oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat perjudian online.

“Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut.

Menurutnya, yang bersangkutan saat ini sedang diperiksa penyidik. “Masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polri,” tuturnya.

Trunoyudo memastikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. 

Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. 

Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. 

Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri.

Presiden Prabowo Subianto panggil Pimpinan Penegak Hukum

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pimpinan aparat penegak hukum yakni Jaksa Agung, Kapolri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) fokus terhadap beragam ancaman berat negara.

Prabowo mengatakan hal itu dalam sidang kabinet Merah Putih perdana setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ia pun mengungkap berbagai ancaman tersebut antara lain judi online, narkoba hingga korupsi.

"Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran," kata Prabowo, Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Debat Paslon Pilkada Anambas di Batam, Neko Singgung Polemik PT KJJ di Pulau Jemaja

Menurut Prabowo, ancaman berat tersebut dapat dimitigasi hanya dengan penegakan hukum yang tegas, intelijen yang baik, serta bukti yang kuat.

Ia berpandangan bahwa penegakan hukum itu bertujuan menghadirkan pertahanan yang kuat.

Dengan pertahanan yang kuat, menurutnya, demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, kata Prabowo, dua hal penting lainnya dalam demokrasi adalah menghadirkan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.

"Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan," ungkap mantan Menteri Pertahanan RI ini.

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News