Sistem Zonasi Sekolah, Bahasan Debat Pilkada Batam antara Hardi Hood vs Li Claudia Chandra

Pada saat itu, sistem zonasi mengharuskan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. 

Jumlah yang diterima berdasarkan radius zona terdekat sebanyak 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Lolos atau tidaknya siswa ditentukan oleh domisili sesuai alamat pada KK yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum PPDB dilaksanakan.

Sementara kuota 10 persen diisi oleh calon peserta didik melalui jalur prestasi dan perpindahan domisili. 

Tujuan sistem zonasi

Muhadjir mengatakan, pihaknya memberlakukan sistem zonasi karena menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. 

“Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah,” ujarnya dikutip dari laman Kemendikbud, Rabu (7/5/2017). 

Menurut dia, sistem tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dalam restorasi pendidikan. Ia menambahkan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi yang lebih memerhatikan capaian siswa pada bidang akademik. Sementara, sistem zonasi menekankan pada jarak atau radius rumah siswa dengan sekolah.

“Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang,” kata Muhadjir dikutip dari laman Kemendikbud, Senin (25/6/2018).

Sistem zonasi juga bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dan membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. 

Sistem tersebut diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan atau afirmasi.

Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

Nadiem Makarim putuskan lanjutkan sistem zonasi Setelah Muhadjir tidak lagi menjabat sebagai Mendikbud pada 2019, sistem zonasi tetap diberlakukan karena dinilai penting dan merupakan kebijakan yang patut dilanjutkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Nadiem Anwar Makarim yang ditunjuk Jokowi sebagai Mendikbud periode 2019-2024. 

Nadiem tidak menampik penerapan sistem zonasi membuat dirinya repot, namun ia berkomitmen melanjutkan kebijakan ini. Menurutnya, keberlanjutan sistem zonasi merupakan contoh continuity, yaitu dengan mendorong dan melanjutkan program dari menteri sebelumnya. 

"Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya (tapi) itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," kata Nadiem dikutip dari Kompas.com, Sabtu (28/7/2023).