Demo Guru dan ASN Karimun Tuntut Nasib 5 Bulan TPP, Pemkab Koordinasi dengan Mendagri

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Sejumlah guru dan ASN Pemkab Karimun menggelar aksi damai.

Mereka menuntut kejelasan hak kauangan yang belum mereka terima lima bulan.

Demo di Karimun oleh sejumlah guru dan ASN Pemkab Karimun itu berakhir dengan audiensi dengan Pemkab Karimun.

Audiensi yang dipimpin Plt Sekda Karimun, Djunaidy berlangsung tertutup.

Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza; Kepala BPKAD Karimun, Dwi Yandri turut hadir dalam audiensi tersebut.

Baca juga: Kebakaran Lahan Karimun Kepri Terjadi di Empat Lokasi Dalam Sehari

Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Dwi Yandri mengatakan hasil audiensi yang dilakukan ASN masih harus menunggu proses pembayaran gaji dan tunjangan yang menjadi tuntutan mereka.

"Hasil mediasi tadi yang jelas di bulan Januari 2025 ini akan kami selesaikan semua," ujar Dwi Yandri.

Dwi menjelaskan pembayaran TPP selama lima bulan pihaknya akan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sesuai arahan Sekda Karimun, mereka akan berkoordinasi dengan Mendagri apakah bisa dibayarkan atau tidak.

Namun untuk TPP ini sepertinya memang tidak bisa dibayarkan.

Baca juga: Tunjangan Pegawai Pemkab Karimun 5 Bulan Belum Dibayar, Sekda: Anggarannya Tidak Ada

"Kemungkinan nanti kami akan alokasikan TPP untuk 2025 ditambahkan hutang di 2024 jadi angkanya akan global," jelasnya.

Dwi menyebut pembayaran TPP tahun 2025 mencapai Rp 100 Miliar per tahun.

Sementara hutang TPP tahun 2024 mencapai Rp 40 Miliar.

"Jadi nanti kami akan akumulasi apabila tahun 2025 itu Rp 80 Miliar dan ditambah Rp 40 Miliar maka totalnya Rp 120 Miliar itulah yang akan dibagikan dalam satu tahun," ujarnya.

Dwi juga menepis isu pembayaran TPP yang terkesan dilakukan hanya sebagian OPD yang menerima pembayaran lima bulan.

Baca juga: Breaking News, Massa Guru dan ASN Geruduk Kantor Bupati Karimun Tuntut Pembayaran TPP

"Itu tidak benar. Saya termasuk pak Sekda juga tidak menerima TPP lima bulan itu," ujarnya.

Selain itu, besaran TPP tahun 2025 juga akan di perkirakan turun sekitar 30 hingga 40 persen, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"TPP akan dikurangkan sekitar 30 sampai 40 persen. Jadi tahun 2025 itu TPPnya sekitar Rp 190 miliar lebih," ujarnya.

Adapun penyebab TPP yang tidak terbayarkan di tahun 2024 karena masalah pendapatan daerah yang tidak tercapai.

"Di tahun 2024 itu di APBD kita ada beberapa target yang tidak tercapai," ujarnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News