Honorer Tak Lulus Seleksi PPPK di Karimun Dijanjikan Paruh Waktu, Tapi Belum Ada Kebijakan Pusat

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Nasib tenaga honorer yang tak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun masih belum jelas.

Kepala BKPSDM Kabupaten Karimun, Sudarmadi mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama Gubernur Kepri melalui zoom metting beberapa waktu lalu.

"Insha Allah pemerintah pasti akan mengupayakan bagaimana bentuknya. Walaupun kita sempat mendengar informasi adanya pegawai paruh waktu," ujar Sudarmadi, Rabu (15/1/2025).

Sudarmadi menjelaskan saat ini masih terdapat ratusan tenaga honorer yang belum dinyatakan lulus saat seleksi tahap satu disebabkan tidak mendapatkan formasi.

Namun, sesuai dengan aturan Menpan RB tenaga honorer yang tidak lulus rencananya akan menjadi pegawai paruh waktu.

Hal itu dilakukan dengan tujuan menata ulang sistem kepegawaian agar lebih efisien dan terstruktur serta menghapuskan masa kontrak tenaga honorer tahun 2025.

"Iya, tetapi sampai saat ini sistem paruh waktu itu belum ada. Terkait aturannya, pembayaran gajinya, seperti apa jam kerjanya. Kita masih menunggu," ujarnya.

Sudarmadi menyebut Pemda tidak bisa mengambil keputusan nasib ratusan honorer yang belum lulus seleksi PPPK.

Menurutnya, selama ini tenaga honorer berperan penting dalam mendukung operasional dari lini pemerintahan daerah.

"Tentu dari kita tetap mengupayakan, totalnya itu sekitar 557 pegawai yang terdaftar di database dan belum mendapatkan formasi dari seleksi tahap satu kemarin," ujarnya. 

"Secara umum Pemda belum ada secarik kertas menentukan nasib hororer, apakah dirumahkan atau seperti apa nantinya. Yang jelas Pemda sudah dilarang merekrut honorer lagi," timpanya.

Ketidakjelasan status kesejahteraan tenaga honorer menjadi perhatian dan prioritas Pemda membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Begitu pula dengan nasib tenaga honorer cleaning service, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan (satpam) sebagai outsourcing sedang didata untuk dipertimbangkan oleh Pemda.

"Insha Allah pemerintah tidak menyia-nyiakan mereka. Meskipun mereka itu dari pihak ketiga," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News