Respons Walikota Tanjungpinang TPP ASN Dipotong: Prihatin, Namun Efisiensi Perlu Dilakukan

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyampaikan pandangannya terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. 

Lis menegaskan, kebijakan ini merupakan konsekuensi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran.

"Saya turut prihatin, tetapi ini kebijakan yang harus dijalankan. TPP termasuk dalam kebijakan Inpres, jadi efisiensi perlu dilakukan," ujar Lis, Sabtu (22/2/2025).

Lis melanjutkan, sebelum Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait pemotongan TPP diterbitkan, Pemko Tanjungpinang telah berkoordinasi dengannya sebagai wali kota terpilih. 

Baca juga: TPP ASN Pemko Tanjungpinang Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Pemda Utamakan Bayar Utang

Ia mengusulkan agar pemotongan tidak mencapai 30 persen, untuk mengurangi dampak ekonomi bagi ASN. Setelah melalui pembahasan, Pemko akhirnya menyetujui pemotongan sebesar 25 persen.

"TPP ini berpengaruh pada perekonomian ASN dan juga berdampak pada ekonomi daerah," tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, telah menetapkan kebijakan pemotongan TPP menjelang akhir masa jabatannya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat, mengungkapkan kebijakan ini diambil untuk mengatur kondisi keuangan daerah, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga.

"Kita punya kewajiban yang harus diselesaikan, jadi penyesuaian TPP disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Apalagi, pendapatan asli daerah (PAD) belum mengalami peningkatan yang signifikan," kata Zulhidayat.

Pemotongan ini mulai berlaku untuk TPP Januari 2025 yang akan dibayarkan pada Februari 2025. Besaran pastinya akan terlihat saat realisasi pembayaran dilakukan.

Saat wartawan TribunBatam.id mencoba mengumpulkan pendapat ASN di Tanjungpinang, banyak yang memilih tidak berkomentar, karena khawatir akan berdampak pada posisi mereka.

Beberapa ASN mengaku resah, tetapi enggan mengungkapkannya secara terbuka.

Sementara itu, Wali Kota Lis Darmansyah membuka peluang untuk mengkaji kembali kebijakan TPP di masa mendatang.

Baca juga: ASN Pemkab Karimun Menjerit, TPP Tak Kunjung Cair hingga Terpaksa Jual Aset Demi Bertahan

Namun, ia mengingatkan bahwa penyesuaian ini memerlukan waktu, karena harus melalui revisi Perwako dan proses konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya akan berupaya mencari solusi terbaik agar tidak terlalu membebani pegawai. Ini akan menjadi prioritas setelah saya kembali ke Tanjungpinang," pungkasnya. (TribunBatam.id/Yuki Vegoeista)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News