ASN Pemkab Karimun Menjerit, TPP Tak Kunjung Cair hingga Terpaksa Jual Aset Demi Bertahan

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tak kunjung membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya.

Dampaknya, sejumlah keluhan dirasakan oleh ASN hingga mengancam kebutuhan dan kesejahteraan rumah tangga.

Pasalnya, banyak pegawai yang bergantung dengan TPP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena gaji pokok mereka telah terpotong untuk membayar utang bank.

"Mobil kami hampir ditarik bank," ujar sumber yang namanya enggan disebutkan, Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Nelangsa ASN di Pemkab Natuna, Terpaksa Ngutang Gegara TPP Belum Cair Tiga Bulan

Tidak hanya itu, ia menuturkan jika keluarga besarnya sempat memberikan sumbangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga.

"Keluarga besar sampai inisiatif memberikan sumbangan kepada kami. Tak sampai hati, karena yang kerja hanya suami, sementara TPP yang diharapkan tak cair-cair," kata seorang istri ASN di Karimun.

Ibu dua anak ini juga terpaksa harus menunda mendaftarkan anak keduanya ke Taman Kanak-kanak (TK) kelompok A.

"Si adik harusnya tahun ini masuk TK A, tapi melihat kondisi ayahnya seperti ini jadi dia harus kami tunda. Sedangkan si abang yang duduk di kelas satu juga mengalami kepahitan," katanya.

"Kami membayar uang SPP telat. Biasanya tanggal 10 sekarang tanggal 31, jadi masuk dua bulan hitungannya," timpanya.

Senada, ASN lain mengatakan, anak pertamanya yang sedang kuliah di luar daerah terpaksa mengalah tidak mengikuti ujian semester.

"Kemarin dia mau ujian tapi kami tak mampu bayar, terpaksa tak ikut ujian. Ini handphone dan barang berharga lain sebagian sudah kami jual," ujar salah satu sumber lain.

Ia sangat berharap TPP segera dibayarkan oleh Pemda sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Baca juga: TPP ASN Pemko Tanjungpinang Kena Imbas Efisiensi Anggaran, Pemda Utamakan Bayar Utang

"Kami butuh kepastian kapan bisa dicairkan, kami juga punya kebutuhan yang bergantung dari TPP. Semoga ini cepatlah dicairkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Karimun, Rosmalita mengaku belum mengetahui secara pasti kapan TPP akan dibayarkan.

"Kami masih menunggu evaluasi Kemendagri terkait ini," kata Rosmalita singkat. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News