Pemprov Kepri Soal Makan Bergizi Gratis, Anggarkan Rp 50 Miliar Bantu Kebutuhan MBG

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada sejumlah sekolah di Provinsi Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai menjalankan program makan bergizi gratis ini pada 2025 dengan target awal 98.068 penerima atau 19 persen dari total sasaran. 

Pada triwulan pertama, program ini akan difokuskan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara menyebutkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai cakupan penuh pada tahun 2029.

"MBG untuk saat ini dari keterangan BGN targetnya kurleb 19 persen terlebih dahulu di Triwulan pertama fokusnya sd dan smp, jadi menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota," ujar Adi saat ditemui di Batam, Selasa (25/2/2025) sore.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis di Anambas Akan Dimulai 17 Februari 2025, Disdikpora Tunggu Tim SPPG

Ke depan, program ini dirancang untuk mencakup seluruh jenjang pendidikan.

Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pesantren, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Namun, untuk saat ini, Pemprov Kepri masih berfokus pada jenjang yang menjadi kewenangannya.

"Untuk provinsi kewenangannya kepasa SLB, SMA, SMK, itu belum saat ini. Tapi kami telah mempersiapkan anggaran untuk keperluan itu," ungkapnya.

Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk tahap awal pelaksanaan program ini. 

Baca juga: COB Gelar Pengobatan Gratis, Bagikan 300 Paket Sembako dan 300 Makan Bergizi Gratis ke Warga

Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa di 167 sekolah yang telah terdata.

"Anggaran Rp50 miliar ini rencananya digunakan selama satu tahun. Karena prinsipnya Pemprov mendukung program pemerintah pusat. Kalau perlu dapur, kita bangunkan dapur, dia butuh sapras distribusi kita bantu distribusi," kata Adi.

Terkait pelaksanaan di lapangan, Adi menyebut hal itu adalah kewenangan dari Badan Gizi Nasional. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News