IDI Natuna Tanggapi Rencana Sejumlah Dokter Spesialis Mundur Dari RSUD, Bentuk Kekecewaan

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Natuna, dr Urai Andri Kurniawan, M.Ked(Clin-Path)Sp.PK angkat bicara terkait rencana pengunduran diri sejumlah dokter spesialis di RSUD Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Ia mengatakan, keresahan yang muncul di kalangan dokter spesialis, merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada tenaga medis.  

"Terkait adanya ancang-ancang dokter spesialis di RSUD Natuna yang ingin mengundurkan diri, saya tidak bisa menampik hal itu. Tapi ini masih sebatas rencana, mereka bisa mundur, bisa juga tidak. Yang jelas, keresahan ini muncul karena kekecewaan para dokter, dan menyuarakan hak mereka," ungkap Dokter Urai kepada Tribunbatam.id, Jumat (28/2/2025).

Meskipun demikian, ia menegaskan para dokter spesialis tetap menjalankan tugas dengan baik, dan memastikan bahwa layanan kesehatan di RSUD Natuna tetap berjalan normal.

Baca juga: Dilema Dokter Spesialis di Natuna, Ingin Mengabdi Namun Tidak Sejahtera atau Mundur?

"Karena ini menyangkut pelayanan masyarakat, dokter-dokter spesialis tetap bekerja. Tidak ada pengaruh terhadap layanan di RSUD Natuna. Tapi dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga medis, melainkan seluruh ASN di Natuna," tambahnya.  

Menurut Urai, persoalan terkait tunjangan dokter spesialis bukanlah hal yang baru.

Sejak tahun 2022 lalu, para dokter spesialis sudah memperjuangkan uji materi terkait besaran tunjangan yang mereka terima.

Hasil uji materi tersebut menunjukkan, tunjangan dokter spesialis di Natuna bisa dikatakan belum memenuhi standar, terutama karena hanya ada satu rumah sakit di daerah tersebut.  

"Kami sudah berjuang selama kurang lebih tiga tahun ini. Bahkan, sebelumnya sempat ada kabar baik dari Pemkab mengenai solusinya. Tapi tiba-tiba datang pemangkasan tunjangan ini, tentu semuanya jadi buyar," katanya.  

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan para tenaga medis.  

"Setidaknya ada komunikasi yang baik agar perjuangan para dokter tidak berakhir dengan kekecewaan. Wajar jika teman-teman merasa tidak dihargai," tegasnya.  

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna memiliki enam dokter spesialis ASN yang bertugas. Terdiri dari dua dokter spesialis laboratorium, dua dokter radiologi, satu dokter anak, dan satu dokter spesialis gigi. 

"Kalau berbicara kemampuan daerah, kami paham. Tapi jumlah dokter spesialis ASN yang harus diakomodir hanya enam orang, apakah tidak bisa dicarikan solusi? Apalagi, permintaan tambahan tunjangan dari mereka tidak besar," ungkap Urai.  

Di tengah situasi ini, ia kembali menegaskan dokter-dokter spesialis tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

"Meski terdapat protes dan kekecewaan dari rekan-rekan, saya selaku ketua IDI memastikan hal itu tidak sampai mengorbankan orang banyak. Walau menyimpan kegondokan, namun hati kami tetap siap melayani, sebab itu tanggung jawab moral kami," katanya.