DISKOMINFO KEPRI

Gebrakan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura Bakal Optimalkan Tanah Terlantar

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura bakal mengoptimalkan tanah terlantar demi pembangunan dan investasi di daerah.

TribunBatam.id via https://www.kepriprov.go.id/
WAGUB KEPRI - Foto dari laman Pemprov Kepri saat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin, di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3) yang lalu. Pertemuan ini membahas optimalisasi pemanfaatan tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di daerah. 

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura bakal mengoptimalisasi pemanfaatan tanah terlantar guna mendukung pembangunan dan investasi di daerah.

Komitmen Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura ini ia sampaikan saat audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kepri, Nurus Sholichin di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (4/3) yang lalu. 

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam pertemuan retret kepala daerah yang menegaskan bahwa tanah, laut dan udara dikuasai oleh Negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tanah terlantar. 

Revisi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih optimal, termasuk pemanfaatannya bagi reforma agraria, bank tanah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta tanah cadangan lainnya.

Baca juga: Pemprov Kepri Perkuat Kolaborasi dengan Tiga Kanwil, Bahas Regulasi hingga Ekonomi

"Tanah cadangan ini nantinya dapat dialokasikan untuk kepentingan strategis seperti pembangunan kampus, wakaf produktif, pesantren, dan sarana umum lainnya," ujar Nurus Sholichin melansir laman Pemprov Kepri yang dilihat Jumat (7/3/2025).

Pada kesempatan itu, Wagub Kepri menegaskan bahwa persoalan tanah terlantar selama ini menjadi kendala bagi peluang investasi, terutama di kawasan-kawasan strategis.

"Peraturan Pemerintah yang sedang direvisi ini harus bisa mempertegas kebijakan terkait tanah terlantar. Kita harus bersama-sama menginventarisasi lahan-lahan yang masuk kategori ini, termasuk aset-aset BUMN yang terbengkalai. Banyak potensi investasi yang bisa masuk jika lahan-lahan ini dimanfaatkan dengan baik," tegas Politisi Partai Gerindra ini. 

Wakil Gubernur Kepri itu juga menekankan bahwa daerah harus berpacu dengan pesan Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni berinovasi dalam percepatan investasi.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Kepri saat ini tengah gencar menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemprov Kepri Usulkan 910 PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Tak Perlu Tes Ulang

"Akses terhadap lahan yang jelas dan bersih dari status hukum yang menghambat akan menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kepri," ujar Wagub Nyanyang.

Wagub Nyanyang juga menyampaikan apresiasi kepada ATR/BPN atas upaya sertifikasi aset BMN dan meminta percepatan bagi aset yang belum bersertifikat. 

Ke depan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan BPN akan lebih intensif guna memastikan optimalisasi pemanfaatan lahan di Kepri. (TribunBatam.id/*)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved