Guru di Natuna Kepri Depan Anggota DPRD Tolak Pemotongan TPP

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menerima audiensi dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Natuna, Jumat (7/3/2025).  

Dalam pertemuan ini, para guru menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan mereka, khususnya penolakan terhadap pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, mereka juga menuntut kepastian pembayaran TPP yang belum disalurkan, tehitung mulai November 2024 hingga Februari 2025.

Ketua PGRI Kabupaten Natuna, Dr. Syahidin, S.Pd.I., SH., MA menegaskan, bahwa para guru menginginkan kepastian atas hak mereka.  

Pertemuan ini dihadiri oleh pengurus cabang PGRI dari beberapa kecamatan, serta kepala sekolah dari wilayah terdekat.

Baca juga: Ekonomi Natuna Lesu Dipicu TPP PNS Tak Kunjung Cair, Pedagang dan ASN Mengeluh

“Hari ini, kami berdialog dengan DPRD mengenai isu pemotongan TPP guru. Yang hadir mulai dari kepala sekolah TK hingga SMP Negeri di Natuna. Kami berharap TPP guru ini tidak mengalami pemotongan,” ujarnya.

Dalam audiensi ini, PGRI Kabupaten Natuna membawa dua tuntutan utama.

Pertama terkait dengan TPP guru di Kabupaten Natuna tidak mengalami pemotongan. Kedua, TPP yang belum dibayarkan agar segera disalurkan.

“Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat membawa kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru di Natuna,” imbuh Syahidin. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, Erimudin menjelaskan, pemotongan TPP merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran, yang mengharuskan pemangkasan pada 14 item pengeluaran.  

“Para guru meminta agar TPP mereka tidak dipotong karena nilainya sudah kecil. Namun, rasionalisasi anggaran mengharuskan adanya pemotongan pada beberapa item, termasuk TPP,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Natuna Bakal Usulkan 1.500 Tenaga Non-ASN Jadi PPPK Paruh Waktu

Meski demikian, DPRD Natuna memahami keberatan para guru, dan akan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan.  

Selain itu, PGRI juga menyampaikan keluhan terkait tidak diterimanya tunjangan beban kerja, seperti yang diberikan kepada pegawai atau pejabat struktural di kantor pemerintahan.

Erimudin menyebut, pihaknya akan berupaya menelusuri lebih lanjut alasan kebijakan tersebut, serta memperjuangkannya jika memungkinkan.  

"Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi perhatian kami, untuk diperjuangkan dalam kebijakan daerah," pungkasnya. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News