BP Batam Mulai Bahas Struktur Direktur dan Aturan Baru Setelah Pelantikan Deputi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai membahas penyusunan struktur tingkat direktur setelah pelantikan tujuh deputi. 

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengungkap jika ia mulai mengagendakan rapat membahas struktur tingkat direktur. 

Ia melanjutkan, BP Batam juga akan mempercepat penyusunan Peraturan Kepala (Perka) yang dianggap penting untuk kelancaran operasional.

"Setelah pelantikan para deputi ini, saya mengagendakan rapat kami akan mulai membahas struktur tingkat direkturnya. Kalau direktur sudah terisi, deputi sudah terisi. Kita tinggal menjalankan organisasi ini," ujar Amsakar Achmad, Jumat (14/3/2025).

Amsakar Achmad mengungkap jika salah satunya kebijakan yang ia dorong ialah evaluasi lahan tidur di Batam.

Baca juga: Kepala BP Batam Amsakar Achmad Instruksikan Evaluasi Lahan Tidur

Khususnya pembayarannya belum mencapai 50 persen.

Kepala BP Batam tidak mau ada lahan yang baru bayar 10 persen.

Menurutnya, kalau baru bayar 10 persen, itu belum serius untuk berusaha.

"Pasti ada orang yang sanggup bayar 50 persen. Jadi nanti saya minta pertanahan untuk melacak yang baru 10 persen atau 15 persen ini. Kalau memang serius, harus tambah modal supaya jelas pembangunannya," imbuhnya.

BP Batam juga akan mengevaluasi lahan yang telah diberikan tetapi belum dibangun dalam kurun waktu 1-2 tahun. 

Baca juga: Profil Sudirman Saad, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam

Amsakar Achmad menuturkan, lahan yang tidak produktif akan ditarik kembali agar dapat dimanfaatkan dengan optimal.

"Kami tidak mau kalau lahan sudah diberikan satu atau dua tahun tapi belum terbangun. Kami akan tarik kembali, biar lahan itu produktif," tambahnya.

Kebijakan ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut Amsakar Achmad, idealnya Batam harus mencapai pertumbuhan ekonomi 9,5 hingga 10 persen.

Mengingat statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang memiliki berbagai fasilitas khusus.

Baca juga: Menko Perekonomian Deputi BP Batam, Harapkan Transformasi Batam Lebih Maju dan Sejahtera

Sebagai langkah awal, masing-masing deputi diminta untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya masing-masing guna memastikan mekanisme kerja berjalan efektif.

"Kami minta semua deputi membuat SOP bagaimana mekanisme kerja yang akan dijalankan di masing-masing ke-deputian," pungkasnya. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News