Jembatan Batam-Bintan Ditargetkan Groundbreaking 2026, Pemprov Kepri Dorong FTZ Menyeluruh

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Proyek Jembatan Batam-Bintan (Babin) terus berprogres. 

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan bahwa Detail Engineering Design (DED) ditargetkan selesai pada 2025. 

Dengan harapan groundbreaking bisa dilakukan pada tahun 2026.

"Jembatan Batam-Bintan, kami dari Pemprov mudah-mudahan 2026 ini DED-nya sudah masuk, 2026 mudah-mudahan sudah groundbreaking. Kita sudah seismik juga keseimbangan terkait dengan pailingnya, mungkin sedang dikaji oleh PUPR dan Bappenas terkait dengan anggaran ini," ujar Nyanyang, Minggu (23/3/2025).

Jembatan sepanjang 14,753 km ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan mobilitas antar Batam dan Bintan. 

"Anggaran proyek diperkirakan mencapai 1,2 miliar usd atau sekitar Rp 17 triliun," ungkpanya.

Selain progres fisik jembatan, Pemprov Kepri juga mendorong penyelarasan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.

"Terintegrasinya Jembatan Batam-Bintan, kami dari Pemprov meminta ke pemerintah pusat terkait FTZ menyeluruh. Karena sekarang FTZ ada di daerah Karimun, Tanjungpinang, Bintan, tetapi Kepresnya belum turun," kata Nyanyang. 

Nyanyang menjelaskan bahwa saat ini baru ada Perpres Nomor 1 Tahun 2024 terkait FTZ Batam, Bintan, dan Karimun.

"Nah, ini baru PP Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan FTZ Batam, Bintan, Karimun. Maka dari ini sebagai panduan dari pelaksana dan juknisnya daripada FTZ tersebut," paparnya.

Pemprov Kepri berencana meminta dukungan dari pemerintah pusat agar FTZ dapat diterapkan secara lebih luas.

"Kami dengan Pak Gubernur akan meminta kepada Kemenko, kepada Presiden untuk bisa menyelaraskan terkait FTZ dengan Batam, Bintan, Karimun," kata Nyanyang.

Jika FTZ diterapkan menyeluruh, Politisi kelahiran Garut Jawa Barat ini optimistis Kepri akan semakin berkembang, terutama dalam sektor industri dan maritim.

"Sesuai visi misi kami berdua, makmur, maju, merata. Makmur, masyarakat tidak susah lagi mendapatkan fasilitas kesehatan, pekerjaan, pendidikan. Maju, bahwa Kepri terkait dengan kawasan industri, galangan kapal, ataupun terkait dengan offshore yang ada di West maupun North Natuna. Itu sebagai penunjang daripada galangan kapal. Offshore tersebut sebagai penunjang atau pemerataan industri tersebut," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa proyek ini juga akan dikonsesikan dengan pihak swasta.

"Tetapi ini akan konsesi dengan pihak swasta, konsesinya adalah dari pemerintah pusat. Kalau investornya sudah banyak," katanya.

Ia berharap rencana pembangunan jembatan ini dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Kepri. (advertorial)