Pemkab Karimun Akan Optimalkan PAD dari Sektor Pajak di Tengah Efisiensi Anggaran

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Bupati Karimun Iskandarsyah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah terdampak efisiensi anggaran dana transfer pusat.

"Kita harus tunduk dan patuh karena itu instruksi pusat. Efisiensi anggaran untuk Karimun sebanyak Rp47 miliar, yang merupakan anggaran infrastruktur pembangunan jalan," ujar Iskandarsyah, Senin (24/3/2025).

Adapun rinciannya masih dalam proses pembahasan, termasuk perjalanan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hal-hal yang dinilai tidak efektif lainnya.

"Masih dalam proses pembahasan. Mulai perjalanan dinas, penggunaan makan minum saat rapat maupun penggunaan listrik," katanya.

Baca juga: Gebrakan Iskandarsyah Dongkrak Ekonomi Karimun, Andalkan Investasi dan Pariwisata

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Karimun yang baru dipimpinnya juga dihadapkan dengan warisan utang mencapai ratusan miliar.

Hal itu berkaitan dengan dana salur dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Kepri yang dinilai tidak sesuai dengan angka yang semestinya diterima oleh Pemda Karimun.

"Totalnya mencapai Rp178 miliar yang harus ditangani dengan cepat. Mulai dari proyek tunda bayar yang saat ini juga sedang dalam kajian atau audit, apa ada proyeknya atau seperti apa," terangnya.

"Kemudian TPP ASN. Sebagian memang sudah dibayar di tahun 2025, tetapi di tahun sebelumnya masih ada lima bulan yang belum dibayarkan. Mau tidak mau kami harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran," jelasnya.

Meskipun begitu, Iskandar mengaku PAD dari sektor pajak untuk wilayah Karimun cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Alhamdulillah PAD sektor pajak menjadi primadona karena penyumbang terbesar mencapai Rp200 miliar. Sehingga ini yang harus kita genjot di tengah-tengah efisiensi anggaran," timpanya.

Baca juga: Sekda Karimun Djunaidy Sebut THR Honorer Tunggu Kebijakan Mendagri

Menurutnya, PAD yang harus dioptimalkan di antaranya galian tambang logam golongan C atau granite, Pajak Bumi Bangunan (PBB), retribusi sampah, dan parkiran berlangganan.

"Untuk PBB akan kita naikkan Rp10 ribu. Retribusi sampah juga sebenarnya sudah ada, tetapi tidak optimal. Jadi akan kita optimalkan," tutupnya. (TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News