Penerapan E-Ticketing Kapal di Tanjungpinang, Masih Ada Warga Kepri yang Bingung

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Penerapan sistem pembelian tiket kapal secara daring (e-ticketing) oleh PT Mitra Kasih Perkasa (MKP) di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau mendapat respons beragam dari masyarakat.

Penerapan E-Ticketing di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang ini dinilai sebagai inovasi penting dalam upaya digitalisasi layanan transportasi laut.

Beberapa warga menyambut positif kebijakan ini karena dinilai mempermudah proses pembelian tiket.

“Cukup membantu saya untuk membeli tiket secara online,” ujar Tama, warga Tanjungpinang, Sabtu (12/4/2025). 

Menurutnya, sistem ini secara efektif mampu mengurangi antrean yang selama ini kerap terjadi di loket pelabuhan.

Baca juga: E-Ticketing Belum Berlaku di Pelabuhan SBP Tanjungpinang, KSOP Ungkap Alasannya

Namun, tak sedikit pula masyarakat yang merasa kesulitan dengan sistem baru tersebut.

Bagi sebagian warga yang belum akrab dengan teknologi, proses pembelian tiket secara daring dianggap membingungkan.

“Untuk orang awam yang belum mengetahui teknologi pasti kebingungan dalam mengakses pembelian tiket secara online ini,” kata Dimas, warga lainnya. 

Ia berharap ada sosialisasi yang lebih masif dari pihak pengelola. 

“Saya rasa harus ada sosialisasi besar-besaran untuk masyarakat agar semuanya mengetahui,” tambahnya.

Baca juga: Pelabuhan Sri Bintan Pura Segera Terapkan E-Ticketing

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, Dwi Yanto, mendukungan sistem e-ticketing. 

Ia menilai, sistem ini mampu mengurai antrean panjang yang selama ini menjadi permasalahan tahunan.

“Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, sangat jauh berbeda. Dan salah satu yang menjadi pengurai kepadatan antrean itu ya e-ticketing,” jelas Dwi Yanto.

Meski demikian, Dwi Yanto mengakui bahwa penerapan sistem ini belum sempurna dan masih memerlukan perbaikan, termasuk dalam aspek infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor.

“Tidak bisa MKP sendiri, harus kolaborasi. Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi harus memberikan contoh sebagai pelabuhan cerdas,” ujarnya.