Bakesbangpol Bersama BPS Kepri Lakukan Koordinasi Pengumpulan Data Penilaian IDI

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Anna Rosa Manalu bersama Tim BPS Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Koordinasi pengumpulan dokumen/data.

Pengumpulan data ini untuk dijadikan materi penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ke Sekretariat DPRD Provinsi Kepri, Senin (21/4/2025).

Tidak Sendiri, Anna Rosa manalu juga didampingi oleh sejumlah pegawai lainnya yakni Ikhsan Yudistra dan M.Wijaya

Kegiatan ini dilakukan di ruang Rapat Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.  

Pengukuran IDI dilaksanakan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia.

Saat ini sedang dilaksanakan pengumpulan dokumen/data yang terkait untuk dijadikan materi penilaian yang difasilitasi oleh BPS Provinsi Kepri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Pokja IDI.

Sementara itu ditempat terpisah Kaban Kesbangpol Darson menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Indikator IDI ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.

Penyusunan IDI melibatkan kerjasama instansi pemerintah yakni Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.
Adapun tujuan penghitungan IDI yaitu:

1. Secara akademis, untuk memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia.

2. Untuk memberikan data penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

3. Bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerahnya

Ada 3 aspek dan 22 indikator penilaian IDI yaitu :

a. Aspek Kebebasan (Dimensi Politik)

Terdiri dari 7 Indikator mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragama dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri.