Pertemuan Lanjutan PT Karimun Granite Paparkan Program PPM ke Masyarakat

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Manajemen PT Karimun Granite (PT KG) memenuhi pertemuan lanjutan bersama masyarakat terkait sejumlah tuntutan masyarakat Pasir Panjang, di Ballroom Hotel Holiday, Rabu (23/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menjawab mengenai realisasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dinilai masyarakat tidak transparan.

Human Resource Development (HRD) PT KG, Hadi Utomo memaparkan program PPM yang telah berjalan pada tiga sektor di antaranya adalah pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

"PPM bidang pendidikan salah satunya ada insentif guru dan bus antar jemput anak sekolah. Kesehatan ada satu unit ambulans serta bantuan posyandu. Sedangkan bidang keagamaan kami berikan bantuan ke sejumlah rumah ibadah," jelas Hadi.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024, perusahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar di bidang PPM. Namun, pada realisasinya mencapai Rp 1,6 miliar.

Perbedaan besaran anggaran tersebut menimbulkan perspektif berbeda dari masyarakat sehingga menduga pihak perusahaan tidak transparan dalam mengelola program PPM sesuai yang diusulkan.

Perbedaan alokasi anggaran itu salah satunya disebabkan saat dalam proses peralihan status Sekolah Dasar dan TK Pasir Panjang dari swasta ke negeri.

Saat itu, perusahaan tetap membayarkan insentif guru karena mempertimbangkan keberlangsungan proses belajar mengajar. 

"Jadi demi keberlanjutan belajar mengajar bahwa besarnya anggaran itu (PPM) salah satunya dari pos di bidang pendidikan," terangnya.

Sementara, tuntutan masyarakat mengenai ketenagakerjaan pihak perusahaan telah menyiapkan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen penyerapan tenaga kerja lokal.

"Kami akan tuangkan dalam MoU, harapannya ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan perusahaan," katanya.

"Perusahaan mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Sepanjang itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan," sebutnya.

Melalui masukan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun, pihak perusahaan juga akan menyiapkan pelatihan kerja bagi anak tempatan sehingga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

"Usulan pelatihan ini sangat bagus, karena kompetensi warga sekitar ini harus di tingkatkan. Kedepan program pelatihan akan kita masukan dalam program PPM. Sehingga SDM-nya bisa memiliki keterampilan dan sesuai kebutuhan industri saat ini," jelasnya.

Selanjutnya, terkait tuntutan pembebasan pemukiman warga dari lahan konsesi seluas 87,38 Hektare. Progres ini menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH).