Disdik Kaji Tiga Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Batam, Ini Dilema yang Dihadapi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Batam terus mengkaji rencana pembangunan sekolah rakyat, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Konsep ini sebelumnya disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam berbagai kesempatan, sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas di Batam.

Namun, realisasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Selain keterbatasan guru dan kesiapan lahan, pemilihan lokasi juga menjadi pertimbangan serius.

Baca juga: Batam Bakal Bangun Sekolah Rakyat, Rencana Pengembangan di Rempang  

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan sekolah rakyat merupakan program di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan jajaran di bawahnya hanya menjadi bagian dari tim yang menjalankan tugas masing-masing.

"Kalau sarana prasana itu perangkat daerah yang berafiliasi langsung dengan PUPR. Contohnya, pembangunan gedungnya nanti ke Dinas Cipta Karya," ujar Tri Wahyu, Minggu (27/4/2025)

Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat harus memenuhi syarat lahan minimal lima hektare.

Tri mengungkapkan, dua lahan yang tersedia saat ini masih memerlukan pematangan, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan dalam tahun ini.

"Satu ada di Nongsa, itu ada lima hektare, berdekatan dengan MAN IC. Yang kedua ada di Setokok, tapi itu harus disesuaikan dengan delineasi pengembangan dari Ecocity," ujarnya.

Selain dua lokasi tersebut, opsi ketiga adalah membangun di Tanjung Banun.

Konsep pembangunan di Tanjung Banun lebih diarahkan untuk menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak-anak terdampak Rempang Eco City.

"Sampai hari ini, konsep yang ada di Tanjung Banun itu baru disiapkan untuk sekolah reguler, belum boarding school," katanya.

Baca juga: Pemprov Kepri Siapkan Lahan 10 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Dompak

Padahal, sesuai konsep sekolah rakyat, formatnya boarding school, dengan fasilitasnya mencakup pendidikan gratis, asrama yang layak, pemenuhan gizi, hingga pola pengasuhan dari tim pendidik.

Kemudian, dari sisi tenaga pendidik.

Penyediaan guru untuk sekolah rakyat harus diambil dari tenaga pengajar yang mengikuti program guru penggerak, di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.

Namun di lapangan, saat ini sekolah reguler di Batam juga masih kekurangan guru.

"Soal moratorium, perekrutan guru belum bisa dilakukan karena sesuai Undang-undang No. 20 tahun 2023. Kita pun harus bijak, ini kira-kira urgensi atau tidak sekolah rakyat," katanya.

Ia menambahkan, Pemko Batam saat ini masih memprioritaskan perluasan sekolah negeri, subsidi SPP, dan bantuan seragam untuk meringankan beban pendidikan masyarakat.

"Untuk sekolah rakyat ini, realisasinya saat ini tengah kami dudukkan dengan provinsi karena kan kalau saya melihat skema sekolah rakyat, di Provinsi Kepri itu ada usulan 3, cuma tempatnya mana ini yang harus kita dudukkan," tambahnya.

Jika kebutuhan mendesak bisa ditangani, maka sekolah rakyat dapat dimatangkan kembali sebagai program lanjutan. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)