Pemprov Kepri

Pemprov Kepri Siapkan Lahan 10 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Dompak

Pengusulan pembangunan sekolah rakyat oleh Pemprov Kepri tersebut diperuntukkan untuk warga kurang mampu. Lokasinya di Dompak, Tanjungpinang

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Endrakaputra
SEKOLAH RAKYAT - Kadis Kominfo Provinsi Kepri, Hasan saat diwawancarai. Pemprov Kepri siapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat tingkat SMA di Dompak, Tanjungpinang 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR). 

Pengusulan pembangunan sekolah untuk warga kurang mampu tersebut telah diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang

"Lokasi yang diusulkan Pemprov Kepri untuk SR berlokasi di Dompak seluas 10 hektare. Tepatnya di dekat bundaran pertama UMRAH," kata Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, Jumat (11/4/2025).

Baca juga: Batam Bakal Bangun Sekolah Rakyat, Rencana Pengembangan di Rempang  

Hasan menyampaikan, lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan SR tersebut terbagi dua. 

Yakni seluas 5 hektare berada di bagian barat dan 5 hektare lagi di bagian selatan.

Kemudian, dua lahan tersebut hanya dipisahkan oleh Jalan Sultan Mansyur Syah.

Ia juga mengatakan, melalui Dinsos Kepri, juga mengusulkan kuota peserta didik di Sekolah Rakyat tersebut. 

Sekolah itu diusulkan dapat menampung 1.000 orang peserta didik jenjang SMA. 

"Kuota peserta didik yang diusulkan 1.000 siswa, khusus untuk orang tidak mampu dan usulan kita tingkat SMA," sebutnya.

Sementara untuk kurikulum dan tenaga pendidik, kata Hasan, hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan dari Kementerian Pendidikan. 

Kendati demikian, Dinsos Kepri pun masih menunggu assesmen dari Kemensos.

Baca juga: Wagub Kepri Kunjungi PT Free The Sea, Tinjau Industri Daur Ulang Sampah Plastik di Batam

"Sedangkan tenaga pendidik dan kurikulum merupakan tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan. Tapi kita menunggu assesmen dari Kementerian Sosial untuk kepastiannya," tegasnya.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved