Rencana Empat Sekolah Rakyat di Kepri, Batam Fokus Siapkan Guru dan Validasi Data

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sedang menggagas sekolah rakyat program Pemerintah Pusat.

Selain Kota Batam, terdapat tiga daerah lain di Provinsi Kepri yang menyatakan siap untuk daerahnya dibangun sekolah rakyat.

Program sekolah rakyat yang bakal dibangun di Kepri ini, sejatinya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

Empat lokasi yang disiapkan itu di antaranya Senggarang, Kota Tanjungpinang; Kabupaten Bintan; Kota Batam dan satu lagi yang sedang dalam proses pengajuan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pihaknya sudah mengajukan tiga lokasi awal dan kini sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Baca juga: Pemprov Kepri Alihkan Usulan Sekolah Rakyat ke Bintan, Tak Jadi di Tanjungpinang

"Sekolah rakyat sudah kami ajukan. Satu ada di Senggarang, satu di Bintan dan di Batam masih koordinasi dengan Wali kota. Satu lagi kami akan mengajukan di Anambas, sedang dalam proses," ujar Nyanyang belum lama ini.

Wagub Kepri mengungkap jika ada empat sekolah rakyat yang bakal terbangun di Provinsi Kepri.

Sementara di Batam, program ini masih menghadapi beberapa tahapan, terutama penyediaan tenaga pendidik dan validasi data sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan, selain pemilihan lokasi, kesiapan tenaga guru juga menjadi prioritas.

Kami ke tahapan penyediaan tenaga pendidik atau guru kependidikan.

Baca juga: Disdik Kaji Tiga Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Batam, Ini Dilema yang Dihadapi

Saat ini sekolah reguler pun masih kekurangan guru.

Untuk SD dan SMP, Disdik Batam akan ajukan tambahan tenaga guru tahun depan.

"Sementara jenjang SMA menjadi kewenangan provinsi yang di tahun ini sedang diprioritaskan. Rekrutmen belum bisa dilakukan karena masih menunggu regulasi pusat," ujar Kadisdik Batam, Minggu (4/5/2025)

Hingga saat ini, Batam mencatat kekurangan sekitar 700 guru dari jenjang SD hingga SMP. 

"Di Batam hingga hari ini kita angkanya 700 orang kekurangan guru dari SD ke SMP. Tetapi untuk mengetahui secara detail, di tahun ajaran baru kami akan memetakan ulang," sebutnya.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Didirikan di Palmatak Anambas

Hal itu juga menyesuaikan dengan hasil pengangkatan PPPK dan distribusi talenta guru.

"Ini akan memengaruhi kebutuhan guru di masing-masing satuan pendidikan. Bisa jadi nanti ada juga yang berpindah posisi," tambahnya.

Terkait lahan, Pemko Batam memiliki tiga opsi yakni Nongsa, Setokok, dan Tanjung Banun. 

Namun, dua lokasi pertama masih perlu pematangan lahan. 

Di Tanjung Banun, konsep awalnya adalah sekolah reguler bagi anak-anak terdampak relokasi Rempang Eco City.

"Kalau sekolah rakyat, formatnya boarding school. Jadi harus ada asrama, layanan gizi, dan pengasuhan. Ini masih kami bahas," kata Tri.

Baca juga: Natuna Segera Punya Sekolah Rakyat, Bupati Cen Sui Lan Tinjau Lokasi Pembangunan

Disdik Batam juga tengah memvalidasi data anak-anak dari keluarga kategori miskin ekstrem atau desil 1.

"Maka kami harus data betul, jangan sampai nanti program ini tidak tepat sasaran," katanya.

Sambil menunggu kesiapan penuh sekolah rakyat, sejumlah program bantuan tetap digulirkan Pemko Batam, seperti seragam gratis, subsidi SPP, hingga beasiswa untuk siswa hinterland.

Tri menambahkan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga telah memberikan arahan agar tak ada anak yang tertahan ikut ujian hanya karena terkendala biaya SPP.

"Kami sudah minta ke setiap sekolah agar anak-anak tetap bisa ikut ujian sampai selesai," tutupnya. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News