Disdik Kaji Tiga Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Batam, Ini Dilema yang Dihadapi

Pemerintah Kota Batam terus mengkaji rencana pembangunan sekolah rakyat, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Dewi Haryati
Ucik Suwaibah/Tribun Batam
SEKOLAH RAKYAT - Foto Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Kadisdik singgung dilema rencana bangun sekolah rakyat di Batam 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Batam terus mengkaji rencana pembangunan sekolah rakyat, program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Konsep ini sebelumnya disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam berbagai kesempatan, sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas di Batam.

Namun, realisasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.

Selain keterbatasan guru dan kesiapan lahan, pemilihan lokasi juga menjadi pertimbangan serius.

Baca juga: Batam Bakal Bangun Sekolah Rakyat, Rencana Pengembangan di Rempang  

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan sekolah rakyat merupakan program di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan jajaran di bawahnya hanya menjadi bagian dari tim yang menjalankan tugas masing-masing.

"Kalau sarana prasana itu perangkat daerah yang berafiliasi langsung dengan PUPR. Contohnya, pembangunan gedungnya nanti ke Dinas Cipta Karya," ujar Tri Wahyu, Minggu (27/4/2025)

Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat harus memenuhi syarat lahan minimal lima hektare.

Tri mengungkapkan, dua lahan yang tersedia saat ini masih memerlukan pematangan, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan dalam tahun ini.

"Satu ada di Nongsa, itu ada lima hektare, berdekatan dengan MAN IC. Yang kedua ada di Setokok, tapi itu harus disesuaikan dengan delineasi pengembangan dari Ecocity," ujarnya.

Selain dua lokasi tersebut, opsi ketiga adalah membangun di Tanjung Banun.

Konsep pembangunan di Tanjung Banun lebih diarahkan untuk menyediakan pelayanan pendidikan bagi anak-anak terdampak Rempang Eco City.

"Sampai hari ini, konsep yang ada di Tanjung Banun itu baru disiapkan untuk sekolah reguler, belum boarding school," katanya.

Baca juga: Pemprov Kepri Siapkan Lahan 10 Hektare Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di Dompak

Padahal, sesuai konsep sekolah rakyat, formatnya boarding school, dengan fasilitasnya mencakup pendidikan gratis, asrama yang layak, pemenuhan gizi, hingga pola pengasuhan dari tim pendidik.

Kemudian, dari sisi tenaga pendidik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved