Pemkab Anambas dan DPRD Dukung Program Transmigrasi Pusat, Harap Ada Penyelesaian SHM dan Investasi

Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Anambas, Ayub turut mendorong pemerintah pusat agar lebih dulu menyelesaikan pemanfaatan status dan lahan Transmigrasi.

Menurutnya dengan belum jelasnya masalah lahan ini membuat warga setempat menjadi terusik. Karena, kawasan perumahan penduduk masuk dalam kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi.

"Sementara sebelum transmigrasi ada, nenek moyang dan bapak-bapak kita bahkan kita sendiri sudah ada di Desa Ulu Maras," katanya.

Ia menjelaskan, imbas dari hal itu sebagian warga masih kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik hingga saat ini.

Ia pun lantas meminta kepada Pemkab Anambas agar segera berkonsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar permasalahan ini dapat tuntas.

"Mudah-mudahan dengan aturan baru dari BPN membuat suatu perubahan yang baik dan bermanfaat buat masyarakat terkhusus yang persoalan transmigrasi ini," kata Ayub.

Pihaknya, lanjut Ayub, juga akan membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) lahan transmigrasi untuk dapat menyelesaikan aspirasi warga  pulau Jemaja ini.

"Dan kita harus betul- betul melibatkan para ahli yang paham dalam hal pertanahan ini," pungkasnya. (nvn)