Puan Maharani Komentari Insiden Maut Pemusnahan Amunisi di Garut, Minta TNI Tak Libatkan Warga Sipil

TRIBUNBATAM.id - Tragedi maut terjadi dalam proses pemusnahan amunisi afkir di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) lalu.

Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat terkena ledakan, sembilan di antaranya merupakan warga sipil dan sisanya adalah prajurit TNI.

Sejumlah pejabat tinggi negara langsung menyoroti insiden yang menewaskan belasan orang itu.

Terutama karena keterlibatan warga sipil adalam proses pemusnahan amunisi kadaluarsa.

Beberapa petinggi negara lantas meminta TNI agar tidak melibatkan warga sipil dalam melakukan pemusnahan amunisi tak layak pakai.

Satu di antaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendesak TNI untuk melakukan hal tersebut.

"Yang pertama, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Harus dievaluasi kenapa itu terjadi. Dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

Selain itu, Puan Maharani mewanti-wanti supaya kasus ledakan amunisi kedaluwarsa yang mengakibatkan belasan nyawa melayang tidak kembali terulang.

Untuk menindaklanjuti insiden itu, Puan Maharani menyebut Komisi I DPR pun harus memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Termasuk pihak yang ikut terlibat langsung dalam pemusnahan amunisi juga perlu dipanggil ke DPR.

"Dan kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat, atau kemudian bertanggung jawab, sehingga terjadi kejadian seperti itu," imbuhnya.

Baca juga: Kesaksian Mencekam Anjas Selamat Insiden Pemusnahan Bom di Garut, Sempat Kena Potongan Tubuh Korban

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Warga Sipil Tidak Terlatih

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut warga sipil seharusnya tak lagi dilibatkan dalam pemusnahan amunisi, mengingat terbatasnya kemampuan. Menurutnya, risiko juga terlalu tinggi.

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa sebagai gubernur, fokus utamanya saat ini adalah penanganan sosial bagi korban dan keluarga terdampak.

Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi saat ditemui setelah acara sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tunas dan Literasi Digital untuk Anak dan Remaja di SMA Negeri 2 Purwakarta, Rabu (14/5/2025).