Tak Perlu ke Kementerian Lagi, Seluruh Jenis Perizinan Kini Cukup Diurus di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kabar gembira bagi pelaku usaha yang berinvestasi di Batam.

Kini tak perlu ke kementerian lagi untuk mengurus proses perizinan yang sebelumnya ada di kementerian atau instansi lainnya. 

Proses perizinan itu bisa diurus cukup di Batam. Sehingga bisa lebih menghemat dari sisi waktu, uang, dan tenaga.

Kabar gembira ini disampaikan Deputi IV BP Batam, Fary Djemy Francis.

Baca juga: Fary Djemy Francis Belanja Masalah di Kawasan Industri Batam

Sebelumnya, Fary belanja masalah yang dihadapi pengusaha di Batam, dengan mendatangi pengusaha di kawasan-kawasan industri di Batam.

Tindakan itu mulai berdampak positif. Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi pengusaha di Batam, dengan ribetnya sistem birokrasi dan perizinan, kini sudah menemukan solusi dengan kebijakan pemerintah.

"Setelah kami dari BP Batam melaporkan persoalan ini kepada bapak Presiden Republik Indonesia, beliau langsung merespons dan mengambil kebijakan. Langkah tegas yang dibuat Bapak Prabowo adalah dengan menyerahkan seluruh proses perizinan yang sebelumnya ada di kementerian atau instansi lainnya, untuk semuanya dapat diurus di Batam," kata Fary dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunbatam.id, Selasa 17 Juni 2025.

Fary juga menjelaskan, perizinan ini, sampai dengan izin pemanfaatan ruang laut (PKPRL) yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanaan (KKP), sekarang sudah bisa diurus di Batam. 

Sehingga tidak perlu lagi ke Jakarta.

Fary berharap dengan adanya kebijakan ini, investasi di Batam bisa meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Batam, hingga berskala nasional.

Sementara itu, pelaku usaha Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan Bebas dan Kawasan Industri Batam, Ahmad Syahbudin mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah yang diambil BP Batam.

Baca juga: Profil Fary Djemy Francis, Politisi Gerindra yang Ditunjuk Jadi Deputi BP Batam

Arnol, sapaan akrab Ahmad Syahbudin, mengatakan, baru kali ini pemerintah dalam hal ini, BP Batam, secara masif mendatangi kawasan-kawasan industri dan mau mendengarkan keluhan dan persoalan yang dihadapi pengusaha.

"Semoga dengan kebijakan yang diambil ini bisa membawa perubahan investasi di Batam, sehingga bisa berdaya saing dengan negara-negara tetangga," harapnya. (*)