Rakor Kemenkopolkam di Natuna Kepri, Bupati Cen Sui Lan Tekankan Perkuat Pertahanan Laut

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) menggenjot pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Komitmen itu dipertegas saat Rapat Koordinasi Forum Sinkronisasi Keamanan Laut yang membahas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, khususnya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point, Rabu (18/6/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Natuna dan dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Purwito.

Rakor ini diikuti oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan; Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik berserta jajaran, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Bakamla, Kejaksaan Negeri, Basarnas dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna.

"Koordinasi ini digelar untuk memperoleh data dan informasi faktual di lapangan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berbasis bukti," ujar Purwito dalam sambutannya.

Baca juga: Polres Natuna Salurkan Air Bersih ke Warga Terdampak Kekeringan di Desa Harapan Jaya

Pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk membangun sinergi dan konsolidasi antar instansi pusat dan daerah.

Itu guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan operasional di lapangan sejalan dengan arah kebijakan nasional.  

"Laut Natuna ini menjadi perhatian utama karena memiliki sumber daya alam melimpah. Masih terjadi ruang kosong yang dimanfaatkan pihak tertentu yang mengambil keuntungan seperti penyeludupan dan ilegal fishing," tambahnya.

Sementara, Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyambut baik langkah itu.

Ia menegaskan Laut Natuna Utara merupakan wilayah vital dan beranda NKRI.

Baca juga: Demi Keluarga di Kampung, Subandi Dorong Harapan dari Balik Gerobak Keripik Singkong di Natuna

"Natuna adalah simbol geopolitik dan saksi bisu pertemuan kepentingan nasional maupun internasional, mulai dari nelayan kecil hingga kapal induk negara-negara adidaya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Cen Sui Lan juga menyampaikan gagasan pembentukan Komando Operasi Gabungan Laut Natuna yang mengintegrasikan TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair.

“Komando ini akan menjadi tulang punggung patroli laut yang lebih terkoordinasi dan respon cepat terhadap segala bentuk pelanggaran,” terangnya.

Selain aspek keamanan, Bupati Cen juga menyoroti pentingnya diskresi dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Natuna, yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses.

Dengan diskresi yang tepat, program pembangunan dapat lebih cepat terealisasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Natuna.

Baca juga: Sukacita Kepulangan 57 Jemaah Haji Natuna, Bupati Cen Sui Lan: Semoga Menjadi Haji Mabrur

Ia juga menyinggung soal maraknya praktik illegal fishing oleh kapal asing di perairan Natuna, yang dinilai harus dihadapi dengan keamanan dan kebijakan pusat yang lebih tegas.

"Itu hanya bisa dicapai kalau pusat hadir dan memberikan kewenangan khusus, agar kita mempunyai marwah dan berdaulat di laut sendiri," tegas Bupati Natuna itu.

Rakor ini menghasilkan sejumlah point strategis dengan komitmen bersama menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia secara berkelanjutan. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News