Tribun Batam Podcast Kupas Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Daerah

Karena ada tempat untuk melatih dan meningkat sdm itu ada Balai diklat kepegewaian dan hukum

Jadi itu yang menjadi satker kami, pelaksanaan kami saat ini

TB: Terlibat dalam perencanaan Undang-undang, perannya seperti apa pak boleh dijelaskan?

EM: Untuk pembentukan suatu produk hukum, atau perundang-undangan untuk tingkat pusat itu ada program prolegnas (program legislasi nasional) 

Prolegnas itu koordinatornya menteri hukum

Jadi semua rancangan undang-undang di pusat itu, dari pemerintah itu, dikoordinasikan oleh kementerian hukum

Hal yang sama berlaku di daerah, Ranperda itu melalui propemperda (program pembentukan peraturan daerah) 

Dimana rancangan perda ini boleh dsri gubernur boleh dari DPRD, Kabupaten Kota dari Bupati dan Walikota, juga bisa dari dprd.

Untuk pembentukan produk hukum ini, ada undang-undang namanya undang-undang no 13 tahun 2022.

Dimana setiap ranperda wajib diharmoniasasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Tidak hanya koordinasi, tapi wajib disampaikan rancangannya ke kita, untuk kami pelajari, kami telaah.

Namanya itu penghormanisasian, pembulatan, pemantapan persepsi. Ini harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Jadi sebelum diundangkan, itu harus disempurnakan kembali sesuai dengan ketentuan yang ada.

TB: Apa yang menjadi pembeda Kemenkum dengan MA dan Kejaksaan Agung?

EM: Kementerian hukum kementerian yang menjalankan tugas fungsi berkaitan dengan hukum, pembuatan regulasi,