Rp 285 Triliun Raib karena Korupsi Pertamina, Uang Sebesar Ini Bisa Bangun 1.425 Sekolah Rakyat

TRIBUNBATAM.id - Para tersangka korupsi minyak PT Pertamina (Persero) telah 'merampok' uang negara Rp 285 triliun. 

Jumlah yang sangat fantastis ini bukan sekadar angka, namun bisa untuk membangun 1.425 sekolah rakyat.

Besaran kerugian negara korupsi Pertamina juga hampir setara dengan anggaran makan berizi gratis 2026 yang diusulkan Rp335 triliun.

Kepastian kerugian negara akibat korupsi Pertamina terungkap saat Kejaksaan Agung mengumumkan 9 tersangka baru.

Kejaksaan Agung RI mengungkap update terbaru dari penghitungan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perkara tata kelola minyak mentah dan turunannya pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2018-2019.

Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, ada dua jenis kerugian yang timbul dari perkara tersebut, yakni:

Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung, Abdul Qohar.

"Selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara," kata Abdul Qohar dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina di Kantor JAM PIDSUS Kompleks Kejagung RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Bahkan, menurut penghitungan terbaru jumlah kerugian negara akibat perkara ini bertambah drastis.

Sejumlah ahli telah diundang, diminta, dan dipanggil penyidik JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI untuk menghitung potensi kerugian negara secara lebih lengkap dari perkara dugaan korupsi tersebut.

Dari hasil perhitungan para ahli, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp285 triliun atau tepatnya, Rp285.017.731.964.389.

Bila besaran itu untuk pembangunan atau program kementerian, apa saja yang bisa dilakukan?

1. Membangun 1.425 sekolah rakyat

Pemerintahan Prabowo Subianto tengah fokus ke pembangunan pendidikan yakni dengan sekolah rakyat.

Pembangunan sekolah rakyat berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah, menjelaskan program pembangunan ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk 1 kompleks sekolah baru dengan luas lahan 5 hektare.