Baru 3 Bulan Menjabat, Hubungan Gubernur Babel Hidayat Arsani - Wagub Hellyana Retak, Umbar Keluhan

Ia juga menekankan bahwa secara hukum, kewenangan Wakil Gubernur memang terbatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur adalah kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Wakil Gubernur hanya menjalankan tugas yang didelegasikan oleh Gubernur, tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Hidayat.

Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar, apalagi menyangkut dinamika internal pemerintahan.

“Saya minta semua pihak bersikap tenang. Jangan menimbulkan kegaduhan. Pemerintah tetap bekerja seperti biasa. Jika saya merasa tak layak, saya siap mundur. Tapi sampai saat ini saya sudah menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Ia pun menyesalkan isu disharmoni yang mencuat dalam waktu yang singkat setelah menjabat.

“Belum tiga bulan, sudah muncul ketidakharmonisan seperti ini. Ini jadi catatan saya,” tambahnya.

Hidayat juga mengungkapkan, tak mempersalahkan ada pihak yang berencana melaporkan kebijakannya ke Kementerian Dalam Negeri.

“Pesan saya, bekerja dengan baik saja, tidak perlu buat konten atau keluhan. Beliau (Hellyana) ingin melapor ke Mendagri atau PTUN, ya Alhamdulillah silakan saja. Jangan tidak dilaporkan, silakan lapor saja. Jangan membuat keluhan saja, agar Mendagri turun langsung ke sini. Jika saya salah, saya hormat. Jika saya benar, apa sanksinya?” ujar Hidayat.

Ia juga mengaku terakhir satu agenda dengan Wagub Hellyana pada kegiatan HUT ke-79 Bhayangkara pada Selasa (1/7) lalu di halaman Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

“Selama hidup saya tidak mau bermusuh dengan orang, tapi saya akan lawan jika uang negara digunakan tidak sesuai aturan. Gubernur orang tertinggi, bukan saya gila hormat, tapi Wagub di bawah saya dan ikut aturan saja. Ibu mau ke mana, ikut aturan selama bawa uang rakyat, bukan hanya kerja ke sana ke sini saja,” ungkapnya.

Biaya Perjalanan Dinas

Kepala Biro Umum Setda Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Burhanuddin mengatakan, realisasi perjalanan dinas Wakil Gubernur mencapai Rp217.241.372 periode Mei-Juli. 

"Sampai saat ini untuk Wakil Gubernur beserta ADCnya itu terealisasi Rp217.241.372, dalam jangka waktu sejak Mei hingga Juli ini jadi belum tiga bulan," ujar Burhanuddin, Minggu (13/7/2025).

Dengan nominal berkisar Rp217 juta tersebut, Burhanuddin mengungkapkan nilainya lebih besar dibandingkan perjalanan dinas Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Hidayat Arsani.

"Gubernur dan adc-nya Rp167 juta, justru timnya lebih banyak Gubernur daripada Wagub.