Dinsos Batam Usulkan Lahan 8 Hektare di Kawasan Nongsa Buat Bangun Sekolah Rakyat

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat mulai menggulirkan program Sekolah Rakyat, sebuah sistem pendidikan berbasis asrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. 

Sekolah ini dirancang sebagai boarding school gratis, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal, makan, dan kebutuhan belajar yang ditanggung negara.

Sejumlah daerah telah lebih dulu menjalankan program ini dengan memanfaatkan fasilitas sementara seperti Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan sentra pelayanan sosial. 

Namun di Kota Batam, rencana pembangunan Sekolah Rakyat disiapkan untuk dilaksanakan secara permanen.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Leo Putra, mengatakan Pemko Batam telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Wali Kota Batam untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.

"Kalau masalah Sekolah Rakyat, kita sudah koordinasi dengan Kemensos. Kita juga sudah bilang ke Pak Wali, yang terpenting adalah kesiapan lahan. Insya Allah sedang didudukkan oleh pimpinan. Minimal lahannya itu 8 hektare," ujar Leo kepada Tribun Batam, Minggu (20/7/2025).

Ia menjelaskan, lahan yang diusulkan berada di belakang kawasan MAN Insan Cendekia, di Sambau, Kecamatan Nongsa.

Lokasi tersebut dinilai layak karena memiliki luas lahan yang sesuai dan pertimbangan letaknya. 

"Jadi lahan yang akan dipakai ini harus tidak ada masalah, sudah matang, dan bersertifikat jelas. Saya sudah menyarankan lahan ke beliau (wali kota), kalau kondisi di Batam ada dua hal, Pemko dan BP Batam. Lahan bisa dari BP atau Pemko. Kalau Pemko ada di belakang MAN IC ada 7-8 hektare. Nanti kita minta arahan untuk persiapan lahan," tambahnya.

Sebab nanti jika tim survey datang dan menemukan permasalahan lahan, pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Sementara itu, sejumlah daerah saat ini telah lebih dulu menjalankan program Sekolah Rakyat. 

Leo tak menampik hal itu, ia menyebut program tersebut telah dijalankan karena sebagian besar masih bersifat sementara, karena memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

"Masalahnya ini bukan perihal cepat atau lambat. Amanatnya diusahakan kabupaten/kota akan memiliki sekolah rakyat. Sekarang yang sudah jalan itu kebanyakan memanfaatkan sentra dan BLK," kata Leo.

Ia melanjutkan, Batam mengusulkan agar pembangunan dilakukan dari awal, di atas lahan kosong, untuk jangka panjang.

"Insya Allah. Kalau kita di Batam maunya yang langsung dibangun dari nol, yang permanen, oleh Kementerian PUPR dan untuk anak-anak didik di bawah Dinsos," sebutnya.

Ia berharap, tahap awal sekolah ini bisa menampung siswa jenjang SD dan SMP terlebih dahulu. 

Namun ke depan tidak menutup kemungkinan untuk jenjang SMA.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menyatakan pihaknya akan mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat dari sisi pendidikan.

"Kalau untuk Sekolah Rakyat itu pembangunannya dari Kemensos melalui Dinsos. Kami dari pendidikannya akan bantu untuk proses belajar-mengajarnya," ungkap Tri belum lama ini.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan memberi akses pendidikan yang layak.

Terkhusus bagi anak-anak dari kelompok rentan yang selama ini sulit menjangkau pendidikan formal. 

(Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)