80 Tahun Republik Indonesia Menuju Kepri Merdeka Sinyal

Segala aktivitas di luar rumah dibatasi. Pemberlakuan lockdown mengharuskan warga tetap berada di rumah. Operasional perkantoran ditutup. Demikian pula kegiatan pendidikan.

Aktivitas belajar mengajar, juga pekerjaan yang bersifat kontak langsung digantikan pertemuan di ruang daring - lewat video conference. Kebutuhan internet meningkat.

Namun kondisi ini menuai masalah. Masyarakat yang tinggal di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) seakan semakin terisolir.

Mereka tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Ruang gerak aparatur desa kian terbatas karena kegiatan administrasi hanya bisa dilakukan secara elektronik - lewat pesan platform percakapan atau melalui surel.

Berangkat dari kondisi ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad di bulan pertama menjabat, Februari 2021, menemui Menteri Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Gubernur Ansar meminta percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk penyediaan internet di kawasan 3T dan Non 3T namun tertinggal. Sebagai timbal balik Pemprov Kepri memberikan kemudahan perizinan dan penyediaan lahan.

Upaya Gubernur Ansar ini membuahkan hasil. Kemenkominfo bersama BAKTI kala itu mengalokasikan pembanguan 77 menara Base Transceiver Station (BTS). Sebanyak 35 BTS oleh BAKTI, dan 42 lainnya oleh operator komersial yang dibangun dalam jangka dua tahun. Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam hal layanan komunikasi.

Pembangunan BTS itu tampil sebagai solusi keterbatasan komunikasi dan internet khususnya di kawasan 3T dan Non 3T tapi tertinggal.

"BTS itu dibangun di pelosok-pelosok sehingga masyarakat di sana dapat berkomunikasi dan terhubung dengan banyak orang," kata Gubernur Ansar Ahad awal Agustus 2025.

Desa-desa yang sebelumnya terisolir telah terbuka dan terhubung dengan dunia luar seiring keberadaan BTS tersebut. Sinyal telekomunikasi hadir memerdekakan warga yang sebelumnya tinggal di daerah sulit diakses.

Peningkatan jaringan selular bermuara pada meningkatnya layanan akses internet, mendukung kemudahan publik dalam mendapatkan layanan konektivitas. Masyarakat sekitar telah merasakan manfaat atas pembangunan BTS tersebut.

Lembaga pendidikan dan pelajar dapat mengakses internet guna mendukung aktivitas belajar mengajar, pemerintahan di tingkat desa sangat terbantu dalam hal layanan administrasi.

Layanan administrasi kini lebih praktis dan murah karena dilakukan daring (online). Demikian pula internet dan layanan komunikasi telah memberi kesempatan masyarakat pelosok dalam mendapatkan peluang usaha.

Usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) perlahan bermunculan. Masyarakat tak hanya mengandalkan transaksi atau memasarkan produk yang dihasilkan secara manual.

Masyarakat desa telah merambah dunia e-commerce, berjual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya internet.