Anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Respons Izin Berlayar KM Sumber Indah Kena Suspend

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Puluhan nelayan mendatangi Kantor Syahbandar Batam di Jembatan II Barelang, untuk menuntut dibukanya kembali izin berlayar kapal KM Sumber Indah yang kena suspend, Kamis (14/8/2025).

Mereka mengaku sudah tiga hari tak bisa melaut karena izin dibekukan oleh pusat melalui sistem Ditjen Perikanan Tangkap (PT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin, mengatakan, laporan nelayan ini tidak bisa diabaikan, terlebih kondisi cuaca di Kepri mulai memasuki musim angin utara. 

"Kemungkinan November sampai Februari kapal tidak bisa berlayar karena angin utara. Kepri ini agak unik, empat bulan akan stop. Jadi saya turun ke sini untuk melihat langsung persoalannya," ujar Wahyu saat itu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, aturan Ditjen Perikanan Tangkap (PT) yang menetapkan kuota minimum dan maksimum setiap kali kapal berlayar. 

Salah satu kapal yang disebut tidak memenuhi kuota, sehingga sistem secara otomatis memblokir izin.

"Ini lagi diupayakan teman-teman Syahbandar di Batam agar nelayan bisa kembali berlayar. Ada satu kapal dengan belasan nelayan yang terimbas, tapi mereka kompak, 11 kapal lainnya juga memilih tidak berangkat karena nasib sama," tambahnya. 

Wahyu mengingatkan, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, berpotensi menyebabkan ratusan nelayan tidak akan melaut.

"Mereka ini kompak ada 11 kapal yang bisa berangkat karena sama-sama senasib sepenanggungan, jadi tidak mau berangkat," ungkapnya.

Jika berlangsung lama, potensi lain juga akan muncul dan menyebabkan defisit pasokan ikan di Batam karena tidak adanya nelayan yang berangkat cari ikan.

"Sehingga ada ratusan yang tidak mau berangkat berlayar, jadi ada kekhawatiran bagi kami di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam akan terjadi defisit ikan, kan bahaya juga, sehingga menimbulkan inflasi pula," kata Wahyu.

Pria yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kepri melanjutkan, akan menelusuri masalah ini ke pemerintah pusat. 

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap KKP. 

"Tadi mereka menyampaikan akan evaluasi dan diminta klarifikasi secepatnya agar kapal ini segera bisa berangkat. Harapan kami, lusa sudah bisa berlayar," tutupnya. 

Digeruduk ABK