80 Tahun Republik Indonesia Menuju Kepri Merdeka Sinyal

Total :
Lemah Sinyal : 124
Blankspot : 22
Merdeka Sinyal : 149

==============================================

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hendri Kurniadi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini tengah berupaya menambah pembangunan BTS untuk menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal.

Pemprov Kepri melalui Dinas Kominfo kini tengah gencar mendata titik lokasi blankspot dan lemah sinyal.

"Upaya lainnya adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan Kemkomdigi mengingat kewenangan infrastruktur telekomunikasi berada di Pemerintah Pusat," terang Hendri.

Jumat, 25 Juli 2025, Pemerintah Provinsi Kepri - diwakili Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Kadis Kominfo Hendri Kurniadi - beraudiensi dengan Kementrian Komunikasi dan Digital di Jakarta.

Kepada Wamenkomdigi Nezar Patria dan Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi Mira Tayyiba, Wagub Nyanyang kembali memaparkan data eksisting infrastruktur digital dan tingkat penyebarannya. Bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten: Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.

Beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori 3T dan Non 3T namun tertinggal disampaikan Wagub membutuhkan prioritas penanganan, termasuk juga Tambelan, Dabo, dan Lingga.

Audiensi itu memberi lampu hijau. Kemkomdigi berkoordinasi dengan BAKTI Komdigi untuk menindaklanjuti rencana pembangunan BTS di kawasan Blankspot Kepulauan Riau. Termasuk pula peningkatan bandwitch di kawasan lemah sinyal.

Nezar Patria menyatakan data disampaikan Pemprov Kepri melalui Diskominfo telah lengkap dan menjadi dasar bagi Bakti Komdigi untuk segera bergerak menindaklanjuti upaya menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal di Kepulauan Riau.

Percepatan penyediaan infrastruktur TIK - komponen fisik dan perangkat lunak untuk mendukung operasional, pemrosesan, penyimpanan dan penyampaian informasi dalam lingkungan teknologi informasi - di wilayah 3T menjadi prioritas nasiolan dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital.

"Dalam waktu dekat ini Kominfo Kepri akan duduk bersama Komdigi dan Bakti untuk menindaklanjuti hal tersebut," pungkas Hendri.

Pengembangan Kawasan AI dan Pusat Data

Lebih dari upaya menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Diskominfo, tengah gencar melakukan pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) serta pusat data berskala nasional.

Proyek ambisius ini rencananya akan dikembangkan di Pulau Bintan. Lahan seluas 3.000 hektare lahan eks tambang tersedia dan dinilai sangat memungkinkan. Kawasan dimaksud memiliki potensi energi terbarukan (air, solar, angin) serta memiliki akses langsung ke jaringan kabel laut internasional.

“Ini bukan sekadar infrastruktur digital. Ini adalah lompatan strategis agar Kepri menjadi beranda digital NKRI,” ujar Wagub Nyanyang Haris.

Proyek ini juga akan mengintegrasikan pasokan listrik hingga 1 gigawatt, klasifikasi data terbuka untuk layanan cloud pihak ketiga, serta dukungan Program Revitalisasi Nasional (PRN) untuk pengembangan energi di kawasan Tanjunguban dan Kijang.

Kemkomdigi, seperti disampaikan Wamen Nezar Patria memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Kepri.

Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa pembangunan kawasan AI dan pusat data merupakan proyek strategis yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta, namun Pemda tetap harus dilibatkan secara aktif.

“Pemerintah daerah kami dorong untuk memperoleh kontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi. Ini bentuk kolaborasi yang adil antara pusat, daerah, dan swasta,” ujar Mira.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam operasionalisasi proyek.

“Pembangunan data center harus berbasis energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien. Kebutuhan daya untuk pemrosesan AI sangat besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan menjadi mutlak,” pungkasnya. (*/Tribunbatam.id)