APBD 2026

APBD 2026 Kalimantan Utara Terancam Tergerus Rp 476 Miliar, Pendapatan Sangat Tergantung TKD

APBD 2025 Kalimantan Utara terancam tergerus Rp 436 miliar, padahal 65 persen pendapatan disumbang dana transfer daerah

|
KOMPAS
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN UTARA - Langkah pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) 2026 berdampak besar pada pendapatan APBD 2026 Kalimantan Utara 

TRIBUNBATAM.id - Langkah pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) 2026 berdampak besar pada pendapatan APBD 2026 Kalimantan Utara.

Diperkirakan APBD 2025 Kalimantan Utara akan tergerus Rp 476 miliar.

Pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah mulai tahun anggaran 2026.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2026, anggaran transfer pusat ke daerah atau  TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun .

Angka ini turun 24,8 persen dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Data DJPK Kemenkeu, pagu TKD Kalimantan Utara  2025 sebesar Rp 1,9 triliun.

Dengan asumsi pengurangan 24,8 persen, maka pendapatan Kalimantan Utara dari pemerintah pusat diperkirakan akan anjlok Rp 476 miliar.

Sehingga alokasi TKD 2026 Kalimantan Utara  diperkirakan turun menjadi Rp 1,4 triliun.

Proyeksi turunnya TKD sangat berpengaruh terhadap sisi pendapatan.

Ketergantungan APBD Kalimantan Utara terhadap dana transfer pusat masih terbilang tinggi.

Dari pagu Rp 2,9 triliun, sekitar 65 persen pendapatan APBD Kalimantan Utara 2025 disumbang dari dana transfer dari pusat.

Sedangkan Pendapatan asli daerah (PAD) hanya memberikan sumbangan 35 persen atau diproyeksikan Rp 1 triliun hingga akhir 2025.

Kondisi ini membuat Pemprov Kalimantan Utara harus mencari cara untuk mendongkrak pendapatan.

Realisasi APBD 2025 Kalimantan Utara

  Akun Anggaran/Pagu Realisasi persen
  Pendapatan Daerah 2.947,12 M 1.319,22 M 44.76
  PAD 1.026,39 M 432,76 M 42.16
  Pajak Daerah 752,55 M 330,43 M 43.91
  Retribusi Daerah 12,52 M 6,49 M 51.82
  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11,37 M 9,47 M 83.30
  Lain-Lain PAD yang Sah 249,95 M 86,37 M 34.55
  TKDD 1.920,38 M 858,03 M 44.68
  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.920,38 M 858,03 M 44.68
  Pendapatan Lainnya 0,35 M 28,43 M 8,123.58
  Pendapatan Hibah 0,35 M 0,00 M 0.00
  Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 M 28,43 M 0
  Belanja Daerah 3.191,86 M 1.057,47 M 33.13
  Belanja Pegawai 987,36 M 474,69 M 48.08
  Belanja Pegawai 987,36 M 474,69 M 48.08
  Belanja Barang dan Jasa 1.069,75 M 325,03 M 30.38
  Belanja Barang dan Jasa 1.069,75 M 325,03 M 30.38
  Belanja Modal 388,57 M 22,65 M 5.83
  Belanja Modal 388,57 M 22,65 M 5.83
  Belanja Lainnya 746,18 M 235,10 M 31.51
  Belanja Bagi Hasil 436,79 M 190,87 M 43.70
  Belanja Bantuan Keuangan 222,52 M 0,00 M 0.00
  Belanja Subsidi 3,95 M 0,63 M 15.97
  Belanja Hibah 54,97 M 30,78 M 56.00
  Belanja Bantuan Sosial 2,95 M 0,18 M 6.16
  Belanja Tidak Terduga 25,00 M 12,63 M 50.54
  Pembiayaan Daerah 244,74 M 0,00 M 0.00
  Penerimaan Pembiayaan Daerah 269,74 M 17,55 M 6.51
  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 269,74 M 17,55 M 6.51
  Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25,00 M 0,00 M 0.00
  Penyertaan Modal Daerah 25,00 M 20,00 M 80.00
  Penyertaan Modal 0,00 M 20,00 M 0

 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved