Baca tanpa iklan
Laporan: Aji Bramastra
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi bahan perbincangan publik usai tulisannya menyebar, Senin (28/11/2016).
Tulisan berjudul `Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita' ini dimuat salah satu koran nasional.
Di media sosial, khususnya Twitter, SBY bahkan menjadi trending topic dengan hastag #SBYnegarawan.
Lantas apa yang diungkapkan ayah calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono ini dalam tulisan tersebut?
Dalam tulisan itu SBY memaparkan masalah yang dihadapi bangsa ini harus segera dicarikan solusinya.
Dalam situasi seperti ini, secara moral saya wajib menjadi bagian dari solusi. Akan menjadi baik jika saya ikut menyampaikan pandangan dan saran kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi, agar beliau bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini.
Hampir selama tiga pekan, Presiden ke-6 RI itu memilih diam. Bahkan, katanya, dia menutup diri dan menutup komunikasi dengan berbagai kalangan.
"Namun, lebih dari tiga minggu ini memang saya memilih diam. Bahkan untuk sementara saya menutup komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), dari pada kami semua kena fitnah."
SBY mengaku dirinya dan keluarga difitnah menjadi biang aksi damai 4 November lalu.
Bahkan ketika dirinya sudah memberikan klarifikasi dia masih terus diserang tanpa ampun.
"Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi (baca: fitnah) yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai Aksi Damai 4 November 2016, saya diserang dan "dihabisi" tanpa ampun. Tetapi, mengamati situasi yang berkembang saat ini, saya pikirkan tak baik jika saya berdiam diri. Oleh karena itu, melalui wahana inilah saya ingin menyampaikan harapan dan pandangan sederhana saya tentang solusi dan tindakan apa yang layak dilakukan oleh pemerintah."
SBY juga menyebut isu Ahok tak ada kaitannya dengan isu SARA.
"Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya menurut saya menjadi kontra produktif. Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk ini harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara. Upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis mesti segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas."
Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis?