Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Keinginan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk menambahkan tenaga honorer tenaga pendidikan, mendapat respon dari Komisi IV DPRD Kota Batam.
Sekretaris Komisi IV, Udin P Sihaloho menyebut tidak yakin APBD mampu membayar tenaga honorer tersebut. Pasalnya kondisi ekonomi Kota Batam saat ini sedang mengalami defisit.
"Kemenpan RB memang tidak mengizinkan lagi adanya tenaga honorer. Saya meragukan adanya penambahan honorer. Bisa jadi insentif yang diperuntukkan guru swasta bisa ditarik untuk mengalokasikan dana tenaga honorer," ujar Udin kepada Tribun, Kamis (4/10/2018).
Baca: Batam Masih kekurangan 800 Orang Guru untuk Mengajar
Baca: Mendikbud Larang Rekrut Guru Honorer, Ini yang Akan Terjadi di Batam Jika Aturan Itu Dipatuhi
Baca: Formasi Guru Terbanyak Melamar, Segera Mendaftar CPNS Sebelum Ditutup 10 Oktober
Diakuinya, apabila Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap bersikeras menambah tenaga honorer, itu artinya Wali Kota Batam menyalahi aturan. Sebagai solusi seharusnya, pemko Batam harus memberdayakan honorer yang ada saat ini. Bukan malah ditambah lagi.
Padahal, kata Udin, terjadinya kekurangan tenaga pendidik ini, ia menilai hal itu dikarenakan tidak adanya transparansi Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Terbukti sekarang. Seandainya terbuka sewaktu PPDB kemarin kita bakalan tidak kewalahan seperti ini," sesalnya. (*)