BATAM TERKINI

Mendikbud Larang Rekrut Guru Honorer, Ini yang Akan Terjadi di Batam Jika Aturan Itu Dipatuhi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy melarang kebijakan menambah guru honor mulai tahun ini.

Mendikbud Larang Rekrut Guru Honorer, Ini yang Akan Terjadi di Batam Jika Aturan Itu Dipatuhi
ilustrasi
ilustrasi guru honorer 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali Kota Batam, Rudi berencana mengirim surat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy terkait larangan menambah guru honor mulai tahun ini.

"Saya akan kirim surat. Apa saran bapak?," kata Rudi, Kamis (4/10/2018).

Menurutnya, jika itu diterapkan akan berisiko bagi Batam.

Lantaran pertambahan siswa yang masuk ke sekolah di Batam setiap tahunnya terbilang tinggi.

Itu juga berdampak pada penambahan ruang kelas baru. Idealnya juga mesti menambah guru.

Tidak mungkin lagi memaksimalkan tenaga yang sudah ada, karena berpengaruh pada proses belajar-mengajar tidak akan maksimal.

Baca: Di Kota Ini Kalau Ngontrak Rumah Tak Lapor RT Bisa Didenda Rp 20 Juta

Baca: Luluh Lantak Kena Gempa dan Tsunami, Begini Penampakan Sulteng Sebelum dan Sesudah Bencana

Baca: Honorer Guru Capai 2.000 Orang, Pemko Batam Tak Boleh Nambah. Ini Solusinya!

"Pertambahan siswa ini, sisanya diapakan," ujarnya.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang terkait pendidikan, tanggungjawabnya dibebankan kepada kepala daerah.

"Ini jadi kewajiban saya. Kalau menteri tak jawab surat itu, kita akan tetap terima guru honor," kata Rudi.

Ia juga meminta menteri agar menerbitkan surat edaran terkait kebijakan itu, tidak sekadar larangan saja. Sehingga jikapun diterapkan, ia tidak disalahkan masyarakat.

"Kalau ada surat edarannya, bisa kita edarkan ke masyarakat. Kalau tak ada, tetap kita lakukan. Karena ada hak kepala daerah melakukan diskresi," ujarnya.

Dikatakannya, tak semua daerah sama. Pertumbuhan penduduk di Batam saja hampir 8 sampai 9 persen dalam setahun. Selain itu ada 35.000 murid baru yang harus sekolah.

"Kita minta pemerintah pusat dalam membuat kebijakan memperhatikan permasalahan di daerah," kata Rudi. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help