Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Pasca kerusuhan massa tak dikenal pada aksi 22 Mei di sekitar Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019), pemerintah memblokir sejumlah media sosial.
Melansir dari Wartakotalive.com, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan, pemerintah melalukan pembatasan terhadap media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter hingga WhatsApp.
Langkah tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya provokasi yang lebih besar saat aksi 22 Mei 2019.
• Prajurit TNI AD Gugur Saat Redakan Keributan, Tim Kodam dan Polres Buruh Pelaku
• Orangtua Bercerai, Rizky Febian Lebaran Dimana? Begini Jawaban Darinya
• 6 Fakta Komplotan Pencuri Asal Palembang Yang Gasak Harta Emas Bos Mobil di Tanjungpinang
• Ketika Ahok Tak Tampak di Wisuda Putri Satu-satunya, Puput Nastiti Devi Makin Modis & Mesra sama BTP
“Kami sangat sesalkan tapi harus kami lakukan, bukan kami sewenang-wenang tapi ini upaya kita untuk berkoban untuk negeri ini,” ungkapnya dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTv Rabu (22/5/2019).
Wiranto menyampaikan, dalam dua atau tiga hari ini masyarakat akan kesulitan untuk mengakses foto atau video dari media sosial.
Langkah pemerintah melakukan pembatasan terhadap media sosial itu ternyata dianggap berlebihan oleh anggota DPR-RI dari Komisi I, Roy Suryo.
Melansir Kompas.com, menurut pakar telematika itu justru masyarakatlah yang akan menjadi korban dari pembatasan media sosial tersebut.
Menurut Roy, para provokator pasti juga memiliki cara lain untuk tetap terhubung satu sama lain meski medsos dibatasi.
“Keputusan ini lebay, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati medsos (pakai Telegram, dan sebagainya)," ujar Roy kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2019) malam.
"Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif hanya mengenai mereka-mereka (para provokator) saja, bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga berujar, 150 juta pengguna internet di Indonesia juga terkena imbas dan menjadi korban atas langkah yang diambil pemerintah tersebut.
"Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?" kata Roy.
YLKI juga nilai keputusan pemerinta batasi medsos berlebihan
Melansir Wartakotalive.com, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menilai pemblokiran layanan media sosial di Indonesia terlalu berlebihan.
Tulus Abadi ketua YLKI mengatakan, secara politis apa yang dilakukan pemerintah memang dapat dipahami.