Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah berlalu kendatipun proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berjalan.
Di tengah proses gugatan di MK, wacana seputar pembubaran koalisi partai politik pendukung Pilpres 2019 mulai mencuat.
Usul pembubaran koalisi partai politik pendukung Pilpres 2019 itu datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik
Dia mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.
Menurut Rachland, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.
• Ayah Dewi Perssik Meninggal karena Diabetes, Ini Bahan Alami yang bisa Cegah Diabetes
• Gelar Hahal bi Halal, Wako Tangsel Airin Rachmi Diany Undang Umat Katolik, Ini Kata Pastor Katolik
• Pemain Bertahan Persib Bandung Ini Digeser ke Persib Bandung B, Dia lalu Pindah ke Sriwijaya FC?
• Mewah, Syahrini dan Reino Barack Bulan Madu di Selandia Baru, Sewa Helikopter saja Segini Harganya
Kendati Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo - Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke MK, namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai politik.
Oleh sebab itu, kata Rachlan, pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.
"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.
"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.
Tak hanya koalisi di kubu Prabowo, Rachland juga meminta koalisi partai politik pendukung Jokowi untuk membubarkan diri.
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).
Dia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.
Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.
"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," katanya.
Tanggapan BPN